Bambang Soesatyo: Banyak "Human Error" di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah memasuki bulan kesembilan, tetapi konsolidasi pemerintahan Presiden Joko Widodo belum juga rampung.  Dampak negatifnya, begitu banyak permasalahan akibat human error yang dilakukan para menteri.

"Karena itu, Presiden Perlu mengkaji lagi loyalitas dan kapabilitas para menteri. Sebab, masyarakat akar rumput sekali pun bisa merasakan pemerintahan sekarang ini belum efektif," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2015).

Masalah terakhir yang membuat Presiden seperti kecolongan, kata Bambang, adalah protes komunitas pekerja terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 tentang tata cara pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Jokowi meneken PP yang mengubah minimal masa kerja 5 tahun menjadi 10 tahun kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah diprotes banyak kalangan, akhirnya Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk merevisi PP tersebut.

Sebelumnya, lanjut Bambang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga melakukan human error sehingga menyulut kebisingan di ruang publik. Tjahjo mengungkapkan kepada pers bahwa ada menteri yang mengejek Presiden.

"Sebelumnya lagi, Menkumham Yasona Laoly menjalankan agendanya sendiri dalam merespons sengketa internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)," papar loyalis Aburizal Bakrie ini.

Bahkan human error pun, tambah dia, terjadi pada komunikasi antara Presiden dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertama, terjadi pada isu tentang organisasi PSSI. Wapres memerintahkan Menpora mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Namun, Presiden Jokowi justru memerintahkan sebaliknya dan meminta Menpora mempertahankan pembekuan PSSI.

"Kedua, terjadi pada isu tentang revisi UU KPK. Wapres, Jaksa Agung, serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi, tetapi Presiden menolak revisi dimaksud," ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Rangkaian human error itu, menurut dia, telah membentuk persepsi negatif di benak publik. Soliditas kabinet belum terbangun sehingga pemerintahan ini belum efektif bekerja. Kasus PP Nomor 46 tahun 2015 hingga beras plastik mencerminkan rendahnya kapabilitas beberapa menteri. Presiden juga terus diganggu oleh perilaku menteri berloyalitas ganda.

"Karena itu, bukannya mengada-ada jika ada desakan reshuffle kabinet. Human error di Kabinet tidak saja memprihatinkan, namun juga memalukan," ucapnya.