Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disingkirkan SBY, Marzuki Beri Sinyal Keluar dari Demokrat

Kompas.com - 04/07/2015, 14:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Marzuki Alie memberikan sinyal akan keluar dari Partai Demokrat. Pernyataan itu ia sampaikan setelah tidak diakomodasi oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam kepengurusan masa bakti 2015-2020.

"Dengan tidak masuk dalam struktur apa pun, tidak ada ruang yang diberikan oleh partai untuk mengabdi lagi di Partai Demokrat," kata Marzuki melalui pesan singkat, Sabtu (4/7/2015).

Mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014 itu menyatakan masih ingin berpolitik dan terlibat aktif dalam usaha membesarkan Demokrat. Namun, setelah mengetahui tidak masuk dalam kepengurusan yang dibentuk SBY dan tidak diundang untuk hadir dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, Marzuki mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut.

"Jadi bukan saya yang tidak ingin berbuat lagi untuk Partai Demokrat, tapi SBY-lah yang menentukan bahwa kita tidak perlu lagi ada dalam Partai Demokrat," ujar eks Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

Sebelum pelaksanaan Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Marzuki beberapa kali melontarkan kritik kepada SBY, yang ingin kembali maju sebagai calon ketua umum. Menurut Marzuki, SBY pernah berjanji tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum periode 2015-2020. Pada akhirnya Marzuki mengalah dan mengurungkan niatnya untuk maju sebagai calon ketua umum. Secara bersamaan, dalam kongres itu SBY terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Demokrat sampai lima tahun mendatang.

Marzuki tidak diundang untuk menghadiri rapimnas Partai Demokrat yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, hari ini. SBY melantik semua pengurus pusat sebelum rapimnas dimulai. Rapimnas digelar untuk membahas persiapan Demokrat menghadapi pemilihan kepala daerah serentak. (Baca: Marzuki Alie Tidak Diundang ke Rapimnas Demokrat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com