Kalla Nilai Dana Aspirasi Sama dengan Dana Taktis yang Rawan Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyinggung dana aspirasi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalla menilai dana aspirasi yang diajukan DPR serupa dengan dana taktis yang rawan dikorupsi.

"Dana aspirasi sama dengan dana taktis. Menteri saja tidak ada dana taktis, maka banyak menteri kan gunakan dana taktis sendiri. Itu tidak diizinkan lagi sekarang," ucap Kalla saat membuka rapat kerja nasional keuangan daerah di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Kalla menyampaikan bahwa dana taktis tidak boleh lagi dianggarkan saat ini. Dana taktis semula dianggarkan sebagai pos anggaran untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga, seperti misalnya bencana alam.

Namun, sebagian pihak meminta dana taktis yang selama ini umum terdapat pada setiap perencanaan anggaran pemerintah dihapus. Selain rawan dikorupsi, dana taktis tidak dikenal di negara lain. Semua dana yang dianggarkan sedianya berdasarkan perhitungan yang pasti.

"Nah itu kan sudah tidak boleh dana taktis yang loss," ucap Kalla.

Kendati demikian, Kalla menilai tidak ada salahnya jika DPR menyampaikan saran pemerintah mengenai kebutuhan daerah pemilihannya. Namun sedianya, saran itu disampaikan sebagai aspirasi, bukan dalam bentuk dana aspirasi.

"Nanti pasti pemerintah menyarankan lagi ke gubernur karena itu letaknya di daerah detailnya kan, enggak apa-apa. Hanya aspirasi, bukan dana aspirasi," kata Kalla.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menolak usulan DPR mengenai dana aspirasi dengan alasan kondisi perekonomian saat ini yang masih lesu. Menurut pemerintah, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya.

Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya.