Tak Mau Buat Gaduh, PPP Kubu Romy Ikut Pemerintah soal Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy mulai melunak soal usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun. PPP yang pada awalnya mendukung dana aspirasi, kini menyerahkan sepenuhnya segala keputusan kepada pemerintah.

"Kalau pemerintah pada akhirnya setuju, ya PPP setuju dilanjutkan. Kalaupun pemerintah tidak setuju, maka PPP juga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru," kata juru bicara Fraksi PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (1/7/2015).

Arsul menyatakan partainya adalah bagian dari pendukung pemerintahan. Untuk itu, kelanjutan UP2DP bakal diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. 

"Kalau pemerintah tidak setuju UP2DP masuk di RAPBN 2016, ya tidak usah dipaksakan," kata Asrul.

Presiden Joko Widodo disebut tak menerima usul DPR soal dana aspirasi karena kondisi perekonomian yang tengah lesu saat ini. (Baca: Mensesneg: Tolak Dana Aspirasi, Presiden Minta Semua Pihak Prihatin Kondisi Rakyat)

"Dana aspirasim apalagi diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan kemudian di luar program yang seperti direncanakanm ya itu jelas tidak bisa, begitu. Jadim itu arahan Presiden," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Pratikno mengungkapkan, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya. (Baca: "Dengan Revisi UU KPK, Anggota DPR Bebas Pakai Dana Aspirasi Tanpa Pengawasan")

"Presiden mengharapkan semua pihak untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, seefektif mungkin," kata dia.