Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI: Mayoritas Pelaku Kekerasan Anak adalah Orang Dekat

Kompas.com - 30/06/2015, 14:49 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh menyebut tren kekerasan terhadap anak meningkat secara kuantitatif sejak 2011. Menurut dia, mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang dekat.

"Dari sisi skalanya, trennya memang meningkat. Mayoritas pelakunya memiliki relasi hubungan dekat baik pengasuh dalam keluarga ini cukup tinggi yang melibatkan orang terdekat," kata Asrorun di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Hari ini, KPAI mengikuti rapat dengan Wapres Jusuf Kalla serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Asrorun menyampaikan, rata-rata kasus kekerasan anak berawal dari masalah perdata seperti perceraian orang tua. Perceraian ini bisa berujung pada perebutan hak asuh anak. Untuk itu, KPAI menilai perlu langkah progresif dengan memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

KPAI sepakat dengan ide Wapres Jusuf Kalla yang menilai jam kerja pegawai perempuan perlu dikurangi. Dengan demikian, pegawai perempuan yang memiliki anak bisa lebih intens berkomunikasi dengan anaknya di rumah.

"Ide Wapres terkait peningkatan intensitas komunikasi orang tua dan anak salah satunya dengan pengurangan dan pengaturan jam kerja masih relevan dalam rangka kualitas penyelenggaraan perlindungan anak," tutur Asrorun.

Menurut dia, perempuan yang hidup di kota besar menghabiskan waktunya cukup banyak di jalan dan lingkungan kerja. Akibatnya, relasi pengasuhan dengan anaknya menjadi minim. Hal ini dinilai Asrorun berdampak pada longgarnya sendi-sendi ikatan kekeluargaan sehingga rawan terjadi malpraktek pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, Asrorun menyampaikan bahwa Wapres mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. "Disampaikan juga Pak Wapres ingatkan betapa pentingnya partsipasi masyarakat karena perlindungan anak tidak hanya tanggung jawab pemerintah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com