Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atas Permintaan Sutiyoso, "Fit and Proper Test" Calon Kepala BIN Digelar Tertutup

Kompas.com - 30/06/2015, 12:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara di Komisi I DPR, Selasa (30/6/2015), berlangsung tertutup. Hal itu berdasarkan permintaan Sutiyoso.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq awalnya bertanya apakah uji kelayakan dan kepatutan berlangsung terbuka atau tertutup. Atas pertanyaan itu, Sutiyoso menyarankan agar hanya penyampaian visi yang digelar secara terbuka.

"Untuk visi bisa diketahui publik, tapi untuk pemaparan misi dan program kedepan, saya mohon dilangsungkan tertutup," kata Sutiyoso di ruang Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan.

Permintaan serupa disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Menurut Effendi, karena terkait dengan dunia intelijen, paparan yang disampaikan Sutiyoso pasti mengandung banyak informasi rahasia yang tak boleh diketahui publik.

"Saat pendalaman (tanya jawab) dilakukan tertutup karena dunia intelijen ini kan ada kaidahnya," kata Effendi.

Akhirnya, Mahfudz Siddiq pun memutuskan proses yang digelar secara terbuka hanya saat pemaparan misi.

Sutiyoso memaparkan misinya sekitar 13 menit. Ia banyak berbicara mengenai ancaman ideologi, terorisme, separatisme yang mulai mudah menyebar melalui dunia maya. Di internal BIN, Sutiyoso bertekad untuk melakukan modernisasi alat-alat intelijen di Indonesia yang menurut dia sudah tertinggal dari negara-negara lain.

Usai pemaparan, media dan publik yang hadir diminta untuk meninggalkan ruangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com