Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Partai Lain Harus Ikuti Terobosan Sekolah Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 29/06/2015, 06:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Langkah PDI Perjuangan membentuk sekolah partai untuk calon kepala daerah mendapat apresiasi. Partai lain didorong dapat meniru terobosan itu dalam rangka memotong gap antara kepentingan partai politik dengan harapan publik.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan, gap politik antara partai pengusung calon kepala daerah dengan harapan publik masih banyak terjadi setelah 11 tahun pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Penyebabnya adalah karena hampir semua partai berhenti melakukan pendampingan ketika figur yang diusungnya ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh penyelenggara pemilu.

"Seolah hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah," kata Muradi, melalui pesan singkat, Senin (29/6/2015).

Situasi tersebut, kata Muradi, membuat hubungan antara partai politik dengan masyarakat pemilih menjadi sulit disinergikan saat pelaksanaan pilkada. Ia mengambil contoh banyaknya partai pemenang pemilu legislatif gagal total dalam pilkada dan dikalahkan oleh calon yang diusung partai kelas bawah atau bahkan calon independen.

"Karena itu sekolah partai jadi salah satu pelopor, terobosan politik untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik," ujarnya.

PDI-P secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. Acara pembukaan itu dilakukan di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah, Minggu (28/6/2015).

Saat berbicara di hadapan peserta sekolah partai itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para calon kepala daerah yang maju ke pilkada serentak untuk benar-benar bekerja keras. Diharapkan para calon kepala daerah tak sekadar memanfaatkan PDI-P sebagai kendaraan politik.

"Kami hanya merekomendasikan, kalian lah para calon yang harus berjuang mati-matian. Partai akan mendorong dengan menggerakkan seluruh lapangan yang bisa kami lakukan," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com