Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marciano Dukung Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Kompas.com - 23/06/2015, 12:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala BIN yang akan menggantikannya. Marciano menilai Sutiyoso sebagai figur yang layak menjadi kepala BIN.

"Saya sangat menghormati hak prerogatif Presiden. Saya harap di bawah kepemimpinan Sutiyoso, BIN akan semakin maju dan menjawab tantangan yang semakin dinamis," kata Marciano di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Ia menuturkan, tantangan BIN ke depan akan semakin luas. Selain membantu memastikan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak berjalan baik, ada juga tantangan yang sifatnya lebih global. (Baca: Komnas HAM: Sutiyoso Diduga Punya Catatan Kelam)

Marciano berharap Sutiyoso dapat menjalankan tugas berkomunikasi efektif dengan negara-negara tetangga. Hal itu ia rasa perlu untuk membantu menangkal berbagai ancaman, salah satunya seperti paham radikal.

"Tantangan BIN global tentunya kita juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan negara-negara tetangga kita. Ancaman global yang sedang mengemuka di mana-mana sekarang adalah ancaman kelompok radikal," katanya.

Ia mengaku akan berdiskusi dengan Sutiyoso untuk bertukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi BIN. (Baca: Kata Sutiyoso, Tidak Seru Jika Tak Ada yang Tolak Dirinya Jadi Kepala BIN)

"Kita harus bersinergi dengan negara sahabat. Indonesia tidak boleh membiarkan dirinya menjadi sasaran kelompok radikal dari negara lain," ujarnya.

Sutiyoso akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR. Uji tersebut bukan untuk menolak atau menerima. DPR hanya bisa memberikan pertimbangan apakah Sutiyoso layak atau tidak menjadi kepala BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com