Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Segera Hidupkan Kembali Skuadron yang Ditakuti di Era '60-an

Kompas.com - 17/06/2015, 15:31 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com- Skuadron Udara 100 TNI AL yang berintikan helikopter anti-kapal selam yang pernah begitu ditakuti lawan pada dasawarsa '60-an, akan dihidupkan kembali. Skuadron 100 ini akan menjadi tulang punggung kekuatan TNI AL dalam operasi di laut. 
 
Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, di Surabaya, Rabu, mengatakan, "Langkah awal menghidupkan kembali Skuadron 100 yang sempat dimiliki TNI pada '60-an itu dengan 11 unit helikopter yang akan diterima secara bertahap pada tahun ini."
 
Pada dasawarsa '70-an, skuadron helikopter TNI AL pernah diperkuat jajaran helikopter WASP buatan Inggris. Walau sama-sama memakai helikopter, namun skuadron helikopter TNI AL dan TNI AU memiliki beberapa perbedaan doktrin dan misi operasi. 
 
Salah satunya adalah manuver pendaratan dan lepas landas dari geladak pendaratan (helipad) di kapal perang yang bergerak alias berlayar di laut pada berbagai skenario cuaca, misi, dan persenjataan.  
 
Ini satu kemahiran utama yang sangat dipersyaratkan bagi penerbang-penerbang helikopter TNI AL, yang tidak diperlukan bagi penerbang helikopter di skuadron udara TNI AU. 
 
KSAL ada di Surabaya untuk menerima brevet penerbang dari Pusat Penerbangan TNI AL. Laksamana Ade Supandi juga diangkat menjadi warga kehormatan satuan itu oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Sigit Setiyanta.

Penyematan brevet itu puncak rangkaian HUT Ke-59 Pusat Penerbangan TNI AL (1956-2015). Ritual pemberian brevet diawali dengan penerbangan Supandi dalam helikopter Bell-412 bernomor registrasi HU-420, yang dipiloti Mayor Pelaut Triwibowo.

Penerbangan kehormatan itu selama 28 menit di ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Saat mendarat, dua helikopter latih Bonanza mendampingi. Setelah mendarat, barulah Setiyanta menyematkan brevet itu di dada kanan seragam Supandi. 

 
"Ke-11 helikopter itu penting, karena Skuadron 100 itu sempat dilebur dengan skuadron lain karena tidak memiliki pesawat. Kami ingin memiliki kekuatan tempur yang lengkap dengan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT)," kata Supandi.

SSAT dalam doktrin peperangan TNI AL memiliki empat komponen, yakni kapal perang, pesawat udara, pasukan pendarat/pendudukan (Korps Marinir TNI AL), dan pangkalan. "Dengan menjadi warga kehormatan, saya memiliki kewajiban untuk memberi perhatian kepada Pusat Penerbangan TNI AL," kata dia.


"Selain membangun kekuatan, kami juga berencana melakukan validasi organisasi baru yang sudah disetujui pemerintah adalah pembentukan Komando Armada Indonesia yang berpusat di Surabaya," ujarnya.

Koarmada Armada Indonesia di Surabaya itu membawahkan tiga komando, yaitu Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI AL, Komando Armada Indonesia Kawasan Tengah TNI AL, dan Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL. 

 
"Komando Armada Indonesia juga akan membawahkan 14 pangkalan utama TNI AL dan tiga pasukan Marinir TNI AL," katanya. Sejauh ini ada 11 pangkalan utama TNI AL yang akan ditambah Pangkalan Utama TNI AL Pontianak, Pangkalan Utama TNI AL Tarakan, dan Pangkalan Utama TNI AL Sorong. 
 
Khusus Pangkalan Utama TNI AL Tarakan, dinilai sangat penting karena menjadi titik fokus pengamanan perairan Blok Ambalat, yang pernah diributkan Malaysia sebagai milik sah mereka. 
 
Semua satuan itu dipimpin seorang laksamana pertama TNI AL.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com