Merasa Ada yang Disembunyikan di Pelabuhan, Jokowi Ancam Copot Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa geram karena tak mendapat jawaban yang memuaskan dari pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok soal oknum yang memperlambat dwelling time atau waktu tunggu kontainer. Jokowi bahkan mengancam akan mencopot petugas lapangan hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi pelabuhan peti kemas.

"Kita harus terbuka. Saya tanya, enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit, bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi saat memimpin rapat mendadak di Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015) siang.

Hadir dalam rapat itu, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki. Hadir pula Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.

Rapat itu digelar setelah Jokowi memantau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Proses tibanya peti kemas hingga keluar dari pelabuhan dinilai Jokowi masih sangat lambat.

Di Singapura, misalnya, sudah mencapai satu hari. Sementara Indonesia masih berkutat di angka 5,5 hari. Jokowi menargetkan Indonesia bisa mengejar sampai 4,7 hari.

"Urusan kita adalah urusan melayani, urusan masalah tracking, loading. Memang itu urusannya pemain bisnis, tetapi sekali lagi sebagai institusi pemerintah baik di kementerian dan lembaga, saya hanya ingin kita bisa mendekati dwelling time negara-negara tetangga kita," ucap Jokowi.

Di luar Tanjung Priok, Jokowi bahkan menyoroti ada pelabuhan yang dwelling time-nya bisa mencapai 25 hari. Lamanya proses karantina di pelabuhan itu membuat pemborosan biaya logistik. Namun, apabila masa karantina barang di pelabuhan bisa dipersingkat menjadi 4,7 hari maka akan ada penghematan Rp 780 triliun per tahun.

"Saya enggak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga. Jadi saya jangan ceritain yang baik-baik. Saya tanya tadi tiga kali hal yang tidak baik, siapa yang paling lambat, instansi mana paling lambat, itu untuk kita perbaiki," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu geram.

Jokowi berjanji akan memeriksa dengan caranya sendiri setiap perkembangan yang ada di lapangan.