Kepolisian Buka Kemungkinan Periksa Wapres Jusuf Kalla di Kasus Kondensat

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan memeriksa Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Kalau urgent ya dilakukan pemeriksaan," kata Badrodin di Mabes Polri, Rabu (10/6/2015).

Meski demikian, ia mengatakan, yang menentukan apakah Kalla perlu menjalani pemeriksaan adalah penyidik. Pasalnya, tugas penyidikan kasus itu ditangani oleh penyidik.

"Yang tahu kan penyidik, kan saya nggak tahu materi apa yang dijelaskan dalam BAP penyidik. Akan tetapi, secara prinsip, semua fakta yang ada dalam berita acara akan diklarifikasi," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui bahwa PT TPPI memiliki persoalan finansial. PT TPPI adalah perusahaan yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk menjual kondensat milik negara.

Menurut Sri, mengingat sebagian besar saham PT TPPI dimiliki negara, muncul kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Saat itu, kata dia, JK-lah yang memimpin rapat penyelamatan TPPI.

"Ada rapat yang dilakukan Wakil Presiden waktu itu, Pak JK, yang secara jelas membahas penyelamatan TPPI dengan menunjuk Pertamina memberikan kondensat ke TPPI," kata Sri.