Pemilihan Panglima TNI Diharapkan Tak Berpolemik seperti Pemilihan Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pemilihan Panglima TNI tidak berakhir seperti pemilihan Kepala Polri yang berujung polemik. Dia meminta Jokowi konsisten dengan keputusannya menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Tolong Presiden memberikan kepastian, jangan ada guncangan di tengah jalan. Seperti kami waktu fit and proper test (calon Kapolri) Budi Gunawan, tiba tiba ada perubahan di tengah jalan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Setelah ditunjuk Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR tetap melakukan uji kepatutan dan kelayakan dan meloloskan Budi. Namun pada akhirnya Jokowi membatalkan pelantikan Budi dan menunjuk Badrodin Haiti sebagai calon kapolri yang baru.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Mahfudz mengatakan, pemilihan calon Panglima TNI adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Dia tidak mempermasalahkan jika Presiden tidak melanjutkan tren memilih Panglima TNI bergiliran dari setiap angkatan yang ada, yaitu AU, AD, dan AL.

"Saya hanya berharap pergantian Panglima TNI ini tidak diwarnai kebisingan yang tidak perlu," ucapnya.

Jokowi menyerahkan surat ke DPR yang menunjuk gatot sebagai calon tunggal Panglima TNI, Selasa (9/6/2015) sore. Gatot dipilih untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan segera pensiun dari jabatannya pada 1 Agustus mendatang. (Baca: Fahri Hamzah: Jokowi Ajukan Gatot Nurmantyo Jadi Calon Panglima TNI)