Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan 1 Juta Rumah bagi PNS dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kompas.com - 09/06/2015, 14:03 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sedang menargetkan pembangunan 1 juta rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemendagri akan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan kementerian untuk merealisasikan target tersebut.

"Mungkin bulan puasa ini kami akan mengadakan rapat secara marathon. Kemungkinan pekan depan akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden," ujar Tjahjo, saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).

Tjahjo mengatakan, program 1 juta rumah tersebut akan diarahkan langsung ke beberapa daerah, dengan begitu kepala daerah dapat memberikan gambaran dan masukan ke tingkat pusat mengenai lokasi tanah yang akan dibangun. Dengan demikian, Pemda juga ikut mempercepat realisasi target pembangunan.

Menurut Tjahjo, pada tahap awal, rumah-rumah tersebut akan diutamakan bagi PNS dengan tingkat golongan yang rendah. Pada tahun ini, ditargetkan rumah murah akan disediakan bagi 130 ribu PNS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahap berikutnya, berbagai profesi yang berpenghasilan rendah seperti buruh di sektor swasta, dan nelayan, juga akan diberikan fasilitas rumah murah. Tjahjo mengatakan, pembangunan tersebut merupakan kelanjutan dari program yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, menurut Tjahjo, pemerintah juga akan memberikan segala kemudahan yang terkait dengan rumah. Misalnya, biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dipangkas sebesar 95 persen.

"Selain itu, biaya pajak bumi dan bangunan, penyediaan air bersih dan listrik juga akan mendapat keringanan dari pemerintah," kata Tjahjo.

Realisasi percepatan tersebut dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Real Estate Indonesia (REI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com