Pengamat: "Reshuffle" Sebaiknya Dimulai dari Pembantu Presiden di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, A Prasetyantoko, menyarankan agar evaluasi pertumbuhan ekonomi dimulai dari evaluasi kinerja para pembantu Presiden di lingkungan Istana.

Menurut dia, buruknya penanganan administrasi para pembantu Presiden harus didahulukan sebelum mengevaluasi kementerian.

"Kantor Presiden masih menghadapi masalah administrasi yang masih kacau. Kerja staf Presiden tidak maksimal. Kalau kementerian di-reshuffle, apa hasilnya tidak sama aja?" ujar Pras, dalam diskusi di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Senin (8/6/2015).

Pras mengatakan, kondisi saat ini memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara target-target pemerintah dengan realitas yang terjadi. Pelemahan bidang ekonomi yang ditandai dengan tidak tercapainya target pertumbuhan 5,7 persen, dan menurunnya nilai rupiah membuat Presiden Joko Widodo perlu untuk melakukan pembenahan.

Menurut Pras, salah satu cara untuk mendongkrak perbaikan ekonomi adalah dengan mempercepat pengeluaran pemerintah. Namun, masalah yang dihadapi saat ini, para pembantu Presiden tidak handal dalam mengurus administrasi untuk memperkuat kebijakan.

"Pertama yang harus dibenahi adalah Kantor Presiden, itu urgensinya. Kalau sudah beres, baru kementerian dan lain-lain bisa ikut dievaluasi," kata Pras.

Menurut Pras, pengeluaran pemerintah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, dan kesempatan kerja, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Menurut dia, tahun ini adalah fase bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pada perangkat-perangkat pemerintah di bidang ekonomi.