Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Klarifikasi Langsung Kesalahan Penyebutan Kelahiran Soekarno

Kompas.com - 04/06/2015, 17:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR RI, Otje Popong Djunjunan, memaklumi kesalahan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden pertama RI Soekarno lahir di Blitar. Menurut Popong, kesalahan itu menjadi bukti Jokowi tidak sempurna.

"Tidak apa-apa, itu tanda bahwa orang itu tidak sempurna," kata perempuan yang akrab disapa Ceu Popong itu di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Ceu Popong menuturkan, kesalahan yang tidak dapat ditoleransi adalah ketika ada pihak yang dengan sengaja mengubah fakta tentang Pancasila. Sementara itu, Jokowi, diyakini Ceu Popong, hanya melakukan kesalahan kecil karena membaca teks pidato yang keliru mengenai kota kelahiran Bung Karno.

Politisi Partai Golkar ini menilai, jika ingin diklarifikasi, sebaiknya Presiden Jokowi langsung yang melakukannya. Alasannya ialah untuk menjaga kompetensi Jokowi sebagai Presiden.

"Bisa diklarifikasi oleh beliau (Jokowi), bukan orang yang buat naskahnya. Kan enggak boleh orang tahu kalau itu naskah dibuat orang. Masa yang klarifikasi, 'ini teh salah yang nulis', kelihatan dong itu dibuat orang," ujar Popong.

Pidato Jokowi ketika memperingati Hari Pancasila di Blitar, Senin (1/6/2015), ramai dibicarakan di media sosial. Sambil membaca lembaran kertas, Jokowi menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Bung Karno.

"Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, bapak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi setelah menyapa para hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com