Salim Said: Jangan Rayu Tentara Kerjakan Tugas Sipil!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan pertahanan, Salim Said, mengutarakan sejumlah kritik kepada Presiden Joko Widodo dalam acara makan siang di Istana Negara, Kamis (4/6/2015) siang ini. Salah satu yang menjadi kritikan Salim adalah soal keterlibatan TNI yang mulai banyak direkrut oleh lembaga-lembaga sipil. Salim mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mengembalikan reformasi yang sudah dibangun saat ini dengan mundur seperti masa lalu.

"Reformasi kita itu salah satu hasilnya TNI tidak lagi memerankan peran politik, kembali menjadi profesional. Oleh sebab itu, saya harap Presiden ingatkan aparat jangan rayu tentara kerjakan pekerjaan sipil," tukas Salim kepada wartawan usai pertemuan.

Dia mencontohkan salah satu bukti nyata adalah dengan bantuan TNI yang menjaga stasiun, penjara, hingga, bandara. Menurut Salim, pengamanan itu seharusnya bisa dilakukan aparat sipil dan tak perlu sampai menurunkan militer.

"Itu kan sudah ada yang bertugas, kerjakan tugas kalian!" ucap dia.

Pria yang juga turut mengajar di Universitas Pertahanan ini pun mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak lagi mengenakan pakaian militer karena dia adalah sosok sipil.

"Meski beliau sipil, beliau pemegang kekuasaan tertinggi tentara. Jadi dengan pakaian sipil pun tentara menghormati beliau," ujar Salim.

Menanggapi kritik dari Salim itu, Jokowi menyatakan akan mempertimbangkan saran tersebut. "Beliau sangat senang dengan saran saya itu karena saya katakan, janglah kita yang sudah berhasil reformasi TNI, kita kembali ke masa lalu tanpa kita sadari," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini TNI memiliki peran lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sejumlah kementerian dan lembaga negara meminta bantuan militer dalam menjalankan tugasnya Misalnya saja Kementerian Perhubungan yang berencana merekrut TNI untuk pejabat eselon.

Selain itu, Kepolisian RI juga meminta bantuan TNI dalam upaya penanganan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM, meminta TNI untuk menjaga penjara-penjara di Indonesia. Lain lagi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang hendak merekrut perwira tinggi TNI untuk menjadi Sekretaris Jenderal lembaga itu.