Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Pimpinan KPK yang Lolos Seleksi Administrasi Akan Jalani Uji Publik

Kompas.com - 28/05/2015, 21:44 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Betti Alisjahbana mengatakan, ada beberapa tahapan seleksi yang akan dijalani calon pimpinan KPK. Salah satunya adalah uji publik.

"Pertama, setelah kandidat lolos seleksi administrasi, kami akan publikasikan ke masyarakat. Publik bisa ikut melakukan seleksi dan memberi tanggapan kepada calon selama satu bulan," ujar Betti dalam talk show Kompas Kampus di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Kamis (28/5/2015).

Menurut Betti, dalam waktu 30 hari itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberi pendapat maupun rekomendasi tentang para calon pimpinan KPK kepada pansel. Ia mengatakan, pansel mengimbau agar masyarakat yang mengetahui latar belakang para calon memberitahukan informasi yang dianggap penting.

Natalia Subagyo, salah satu anggota Pansel KPK, mengatakan, seleksi calon pimpinan KPK tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia seleksi. Menurut dia, masyarakat memiliki andil untuk membentuk KPK agar diisi oleh orang-orang yang tepat.

"Saya kira tidak mudah. KPK bukan milik kami, tetapi kita semua sebagai suatu bangsa. Kita tidak bisa beri jaminan apa pun, tetapi kami percaya masyarakat cukup cerdas. Mereka ikut mengkritisi KPK selama ini," kata Natalia.

Selain seleksi administrasi dan uji publik, masih ada beberapa tahapan seleksi yang akan dijalani para calon pimpinan KPK. Beberapa di antaranya, tahapan penelaahan makalah, tes psikologi, serta wawancara dan penelusuran mendalam bagi calon-calon yang sudah masuk dalam daftar pendek calon pimpinan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com