Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Jepang atau Tiongkok, Wapres Tekankan Kualitas Infrastruktur

Kompas.com - 28/05/2015, 20:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI belum memutuskan investor negara mana yang akan menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, dalam menggarap proyek ini, Pemerintah fokus pada aspek kualitas.

"Nantilah semua, prinsipnya kan quality infrastructure (infrastruktur berkualitas), long term, jangka panjang," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Pada hari ini, Kalla menerima Presiden Asosiasi Jepang Indonesia Yasuo Fukuda. Menurut Kalla, dalam pertemuan itu kedua belah pihak membahas upaya meningkatkan investasi dan perdagangan. Selain itu, dibicarakan pula mengenai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung-Surabaya.

"Kita bicarakan itu tapi butuh waktu, coba ditanyakan ke Beliau," kata Kalla.

Fukuda menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah RI keputusan dalam menentukan investor dari negara mana yang akan menggarap proyek kereta api cepat. Ia juga menyampaikan bahwa kedua belah pihak membahas upaya peningkatan kehidupan masyarakat.

"Jadi untuk perkembangan ekonomi jelas dengan manusia atau SDM (sumber daya alam), jadi kami telah diskusi dengan Wapres soal SDM untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Fukuda.

Jepang juga berharap hubungan kerja sama dengan Indonesia bisa terjalin lebih dalam. Pada April lalu, Pemerintah RI mendiskusikan dengan Tiongkok dan Jepang mengenai proyek kereta api cepat. Proyek ini sebelumnya menjadi "rebutan" antara kedua negara tersebut.

Ketika itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah RI ingin melihat kesungguhan dari dua negara itu merealisasikan kereta api cepat dalam waktu lima tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com