Jimly: Nyaris Tak Ada Regenerasi Pemimpin

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai, saat ini nyaris tidak terjadi regenerasi pemimpin karena politisi yang memimpin partai politik sekarang sudah berusia tua dan tidak mau melepas jabatan.

"Partai dipimpin orang-orang yang sudah tua. Ada yang memiliki jabatan dewan pembina, turun jabatan menjadi ketua umum," kata Jimly saat menyampaikan materi dalam "Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2015 Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Rabu (27/5/2015), seperti dikutip Antara.

Dia membeberkan nama-nama partai yang dipimpin oleh politikus yang sudah tua, seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Nasdem.

"Banyak yang sudah berulang kali menjadi ketua umum, tetapi sampai sekarang tidak mau melepaskan jabatan tersebut," ujarnya.

Menurut Jimly, salah satu alasan partai mengalami "ketuaan", yakni peranan partai dalam proses demokrasi sangat dominan. Untuk menjadi kepala negara, kepala daerah dan anggota legislatif harus menggunakan partai politik.

Hal itu disebabkan persyaratan untuk menjadi calon independen cukup berat, yang sulit dipenuhi. Seperti di Kepri, calon kepala daerah harus mengantungi bukti dukungan sebanyak 10 persen dari jumlah penduduk.

"Partai masih menjadi segala-galanya. Orang harus mendekati partai politik kalau ingin mencalonkan diri sebagai kepala negara, kepala daerah dan anggota legislatif," ujarnya.

Dia juga menyinggung soal kalimat yang disampaikan oleh seorang ketua umum partai politik yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Menurut dia, kalimat itu bukan tidak disengaja, melainkan mencerminkan kondisi.

"Itu bukan salah ngomong, tapi cerminan apa yang diinginkan. Semua pejabat dari partai menjadi petugas partai. Itu menunjukkan kekuatan partai luar biasa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Jimly mengatakan, ketua umum tidak mau menjadi menteri, meski untuk mendapatkan jabatan itu tidak sulit. Namun, mereka menjadi pengendali para menteri yang berasal dari partainya.

"Tidak mau menjadi menteri, tetapi mereka ingin menjadi 'king maker'. Ini yang terjadi dan dilihat oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Jimly menambahkan, nyaris tidak ditemukan kepala negara atau kepala daerah menjabat sebagai ketua umum partai dalam demokrasi modern. Sistem demokrasi seperti itu dapat ditemukan di Amerika Serikat, bukan di Indonesia.

"Indonesia harus menunggu lama untuk mengubah itu menjadi lebih baik," katanya.

Dia mengingatkan pengurus partai politik untuk tetap konsisten menegaskan demokrasi secara maksimal untuk kemajuan Indonesia. Kepentingan partai harus diperkecil untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Sehebat-hebatnya parpol itu, hanya sebagai organisasi privat, milik orang per orang," ujar Jimly.