Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Resah, JK Minta Penyebar Isu Beras Plastik Diproses Hukum

Kompas.com - 27/05/2015, 19:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penyebar isu beras plastik harus diproses oleh kepolisian. Menurut Kalla, isu beras plastik telah meresahkan masyarakat.

"Siapa pun yang memberikan informasi yang meresahkan masyarakat tentu harus diperiksa karena ini memang meresahkan secara nasional kan, (jadi) harus diperiksa," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Dengan latar belakang pedagang sekalipun, Kalla menilai, penyebar isu yang meresahkan semacam itu tetap bisa diproses secara hukum. Kalla yakin, tidak ada beras mengandung plastik yang beredar di pasaran. (Baca: Ketakutan Kasus Beras Plastik, Masak Nasi Lembek lalu Lapor Polisi)

Menurut Kalla, beras plastik hanya istilah yang dimunculkan di tengah masyarakat. Istilah serupa pernah dimunculkan ketika masa Orde Baru. Saat itu, ada istilah beras tekad, yang merupakan singkatan dari ketela, kacang, dan djagung (jagung).

Di samping itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan pihak Laboratorium Forensik Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tidak ada unsur plastik dalam beras itu.

Mengenai hasil penelitian yang berbeda dari PT Sucofindo, Kalla menyebut bahwa mereka mungkin keliru.

"Sucofindo mungkin keliru karena enam laboratorium lainnya tidak," ujar dia.

Berdasarkan uji laboratorium Sucofindo, beras yang dijual di Pasar Tanah Merah, Kompleks Mutiara Gading Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terbukti positif mengandung senyawa kimia berbahaya yang biasa digunakan untuk pembuatan pipa dan kabel. Untuk itu, beras tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi.

Kepala Bagian Pengujian Laboratorium PT Sucofindo Adisam ZN mengungkapkan, dari hasil uji laboratorium, beras tersebut mengandung senyawa polyvinyl chloride atau PVC yang biasa digunakan sebagai material untuk pipa, kabel, dan lantai.

PVC adalah produk polimer plastik sintetis di urutan ketiga yang paling banyak diproduksi di dunia, setelah polyethylene dan polypropylene. (Baca: Uji Laboratorium Menyatakan Beras Sintetis Mengandung Senyawa Adiktif "Plasticizer")

Namun, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, hasil pemeriksaan Labfor Polri, BPOM, Kemendag, dan Kementan menunjukkan tidak ada unsur plastik dalam beras tersebut. (Baca: Kapolri: Hasil Tes Negatif, Tidak Ada Beras Plastik)

Lantaran ada hasil yang berbeda dengan pihak Sucofindo, kepolisian kemudian meminta sampel yang diuji oleh perusahaan tersebut. Hasilnya kembali negatif, dan beras itu dipastikan bukan beras plastik.

"Oleh karena itu, kami semua berkesimpulan bahwa beras yang diduga plastik ternyata tidak ada. Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak resah," ujar Badrodin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com