Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Kader Tentang Keputusan Agung Terima Tawaran Islah Terbatas dari Aburizal

Kompas.com - 27/05/2015, 09:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejumlah kader Partai Golkar loyalis Agung Laksono menentang keputusan Agung menerima tawaran islah terbatas dari Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie. Wacana islah ini juga didukung Wakil Presiden yang merupakan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla.

Dengan islah terbatas tersebut, kedua kubu akan bersama-sama mengusung Golkar dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada Desember mendatang. 

Wakil Sekjen Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Samsul Hidayat, mengatakan, sejumlah kader mencurigai islah ini hanya siasat Aburizal untuk mengambil alih kepengurusan sah Golkar.

"Saya dengan rekan-rekan pengurus sudah sepakat menolak dengan tegas islah terbatas yang digagas JK dan ARB tersebut. Karena kami menilai itu hanya akal-akalan ARB untuk membatalkan banding yang dilakukan kami dan Menkumham," kata Samsul saat dihubungi, Selasa (26/5/2015).

Samsul mengatakan, DPP Golkar hasil Munas Ancol akan segera mengadakan rapat pleno di kantor DPP Golkar, Rabu (27/5/2015) sore ini, untuk membahas tindak lanjut pertemuan Agung dengan JK. Rapat ini, kata dia, sangat penting dalam rangka konsolidasi partai menghadapi pilkada serentak, serta konsistensi terhadap putusan Mahkamah Partai dan SK Kemenkumham yang telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol.

"Seluruh pengurus sudah menyatakan sikap menolak islah dan terus berjuang. Itu juga yang akan disampaikan dalam rapat pleno," ujarnya.

Samsul yakin Agung akan mendengarkan usulan yang disampaikan oleh kadernya. Dia menilai Agung juga sebenarnya tidak setuju dengan rencana islah terbatas itu. Namun, tawaran itu diterima karena menghormati JK sebagai senior partai.

"Ketua umum prinsipnya akan menyerahkan kepada pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpinnya karena beliau orang yang demokratis," ujar Samsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com