Fraksi PKB Minta Pemerintah Serius Tangani Beras Plastik

DPP PKB telah memerintahkan Fraksi PKB untuk menindaklanjuti kasus ini. Empat Komisi di DPR, yakni Komisi III, Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi IX diminta untuk mendorong pembentukan pansus beras plastik ini.

Anggota Komisi III, Rohani, mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar Komisi III segera memanggil Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk mencari tahu alasan lambannya penanganan beras plastik ini.

"Beras ini kan dikonsumsi semua kalangan dari mulai bawah, menengah hingga ke atas. Untuk itu perlu penanganan cepat," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Daniel Johan, mengatakan bahwa perlu ada penanganan komprehensif antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Polri, dan Kementerian Kesehatan untuk mencegah meluasnya peredaran beras plastik.

"Pansus ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar persoalan beras plastik ini tidak dibesar-besarkan. Menurut Jokowi, saat ini kasus beras plastik masih dalam penanganan.

"Kamu enggak usah gede-gedein, wong di satu tempat saja kok. Ini baru dilihat di labnya IPB, di labnya BPOM. Kalau sudah kami simpulkan, baru kita bicara. Jangan semua bicara, semua bicara, tetapi membesarkan masalah saja," kata Jokowi saat mengikuti car free day di Solo, Minggu (24/5/2015).

Sementara itu, JK menyatakan, hingga kini pemerintah belum mengetahui motif di balik peredaran beras plastik ini. "Saya yakin itu bukan sesuatu masalah besar karena motifnya kita tidak tahu," kata JK di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2015).

JK memastikan, beras plastik ini muncul bukan karena masalah ekonomi. Sebab, harga beras belakangan ini relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat. "Saya tidak tahu motifnya, tidak tahu berasnya macam mana. Tetapi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir lah," ujarnya.