Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Dahlan Tak Pernah Usul Bubarkan Petral, hanya Berwacana

Kompas.com - 23/05/2015, 19:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, SBY telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu, Dahlan Iskan, untuk membenah Pertamina. "Dahlan mendapat perintah dari SBY untuk melakukan pembenahan Pertamina, juga memintanya melihat kemungkinan agar Pertamina dapat mengimpor langsung tanpa perantara," kata Rachland di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Menurut Rachland, wacana pembubaran Petral dimunculkan Dahlan ketika menjalankan perintah SBY tersebut. Namun, Dahlan tak kunjung merealisasikannya hingga masa jabatannya berakhir. Bahkan, kata Rachland, Dahlan tidak melakukan studi untuk menilai Petral dalam kompleks tata kelola minyak dan gas bumi pada saat itu.

"Dalam rangka pembentukan kebijakan, ia (Dahlan) juga tidak pernah menyampaikan proposal resmi kepada Presiden untuk membubarkan Petral," kata Rachland.

Karena itu, kata Rachlan, SBY dalam klarifikasinya di media sosial mengaku tidak tahu adanya usulan pembubaran Petral dari Dahlan. Bahkan, Dahlan saat itu justru mendukung langkah Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang memilih membenahi Petral daripada membubarkannya. "Mereka menyampaikan argumen yang sama, yakni Petral kini seratus persen dimiliki Pertamina dan langkah yang lebih mendesak adalah mereformasi Pertamina daripada membubarkan Petral," kata dia.

Menurut Rachland, Sudirman pernah menyatakan bahwa Petral merupakan suatu industri strategis bagi Indonesia. Namun, sikap Sudirman berubah setelah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi melawan pernyataan tersebut. Rachlan menuding Sudirman melakukan cuci tangan atas Petral yang juga tak dibubarkan pada era presiden sebelumnya.

"Bila Sudirman bermaksud cuci tangan dan melemparkan kesalahan, ia harus bukan hanya menuding SBY. Namun sekurang-kurangnya juga menyalahkan Megawati," kata dia.

Dalam sebuah acara diskusi beberapa waktu lalu, Sudirman menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja Presiden. "Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun selesai di sini. Di mana? Di Kantor Presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung," kata Sudirman.

Pernyataan Sudirman itu lalu direspons SBY di akun Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com