Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sebagian Besar Pengungsi Rohingya adalah Laki-laki Lajang Banglades"

Kompas.com - 20/05/2015, 15:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian besar pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia adalah laki-laki warga negara Banglades. Mereka rata-rata masih lajang dan bergabung dengan rombongan pengungsi untuk memperoleh sumber penghidupan yang lebih baik.

"Di sini para pengungsi ingin berusaha mencari kehidupan yang baik karena di daerahnya terjadi masalah besar. Perlu pula diperhatikan bahwa mereka pengungsi benaran. Menurut keterangan IOM (International Organization for Migration) dan UNHCR (Komisi Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi), data terakhir, sebagian besar adalah laki-laki Banglades dan single," kata Deputi Sekretariat Wapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Dewi juga menyampaikan bahwa sebagian besar pengungsi Rohingya tersebut meninggalkan wilayahnya bukan karena tekanan politik, melainkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Para pengungsi yang seperti itu sedianya tidak diperlakukan seperti pencari suaka. Mereka, menurut Dewi, bisa dipulangkan ke negara asal masing-masing.

"Tentu ini harus ada kerja sama dengan Pemerintah Banglades agar mampu memfasilitasi kepulangan orang-orang tersebut dan memastikan bahwa orang ini tidak akan kembali datang menjadi pengungsi. Ini masalah people smugling (penyelundupan manusia) seperti yang terjadi di Thailand dan begitu brutal," tutur Dewi.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh Pemerintah, dari 1.300 pengungsi yang ditemukan, lebih kurang 700 orang di antaranya adalah laki-laki lajang dari Banglades. Menurut informasi terakhir, para lelaki lajang dari Banglades ini siap dipulangkan ke negara asal mereka.

"Tetapi, tentu tergantung pada berapa cepat Pemerintah Banglades menanganinya," ujar Dewi.

Sementara sisanya, yakni lebih kurang 600 orang, merupakan keluarga atau anak-anak yang tanpa wali. Para pengungsi yang terdiri dari keluarga serta anak-anak tanpa wali inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari dunia internasional.

Bagi Indonesia, lanjut Dewi, masalah pengungsi ini menimbulkan dilema. "Kalau kita tolak, nanti dituduh kejam dan tidak memberikan perhatian kemanusiaan. Tetapi, kalau diterima, nanti akan ada ribuan yang semakin datang," ucap Dewi.

Untuk itu, Indonesia menuntut agar pemerintah negara lain ikut bertanggung jawab, terlebih lagi Pemerintah Myanmar yang menjadi negara asal para pengungsi Rohingya.

Hari ini, Kalla menerima perwakilan UNHCR Thomas Vargas. UNHCR mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berbagi tanggung jawab dengan pemerintah negara lain terkait pengungsi Rohingya.

Menurut Vargas, para pengungsi Rohingya memerlukan perhatian dunia internasional. Apalagi, banyak anak-anak dan perempuan yang ada dalam rombongan pengungsi tersebut. (Baca: UNHCR Minta Indonesia Juga Berbagi Tanggung Jawab Tangani Rohingnya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com