Kompas.com - 20/05/2015, 15:15 WIB
Perwakilan The United Nations Refugee Agency (UNHCR) atau Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa untuk pengungsi, Thomas Vegas selesai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (20/5/2015). Icha RastikaPerwakilan The United Nations Refugee Agency (UNHCR) atau Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa untuk pengungsi, Thomas Vegas selesai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berbagi tanggung jawab dengan pemerintah negara lain terkait pengungsi Rohingya. Pada Rabu (20/5/2015), perwakilan UNHCR, Thomas Vargas, menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta.

"Membantu kebutuhan darurat warga Malaka (pengungsi Rohingya) dan untuk suatu negara berbagi tanggung jawab, bagaimana mencari solusi terbaik untuk mereka. Itu pesan penting yang saya sampaikan pada beliau (Wapres)," kata Vargas seusai bertemu dengan Kalla.

Vargas juga berterima kasih atas kesediaan Indonesia membantu penyelesaian masalah pengungsi Rohingya ini. Menurut dia, hal yang terpenting dalam menyelesaikan masalah ini adalah adanya pembagian tanggung jawab antara negara-negara terkait.

UNHCR meminta negara yang terkait dengan pengungsi untuk menyediakan bantuan yang diperlukan mereka. Keselamatan pengungsi, kata dia, merupakan hal utama yang harus diperjuangkan. UNHCR juga menyampaikan kesediaannya untuk membantu pemerintah merawat para pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Indonesia.

Menurut dia, para pengungsi Rohingya memerlukan perhatian dunia internasional. Apalagi, banyak anak-anak dan perempuan yang ada dalam rombongan pengungsi tersebut.

"Mereka memiliki kebutuhan khusus dan keberadaan UNHCR memang untuk mereka. Pemerintah juga perlu memberi peran dalam hal ini," ujar Vargas.

Mengenai opsi untuk memukimkan kembali (resettlement) para pengungsi Rohingya, Vargas menyampaikan bahwa kemungkinan itu bisa menjadi salah satu opsi. Namun, ia menambahkan bahwa negara-negara yang berkaitan harus bisa membantu kembali para pengungsi bersatu kembali dengan keluarganya.

"Di sini banyak anak-anak dan perempuan, penting untuk menyatukan mereka pada keluarganya. Ini penting dilakukan dan ini yang kami harapkan dilihat dunia internasional serta bisa ditangani secepatnya," ucap Vargas.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan semua opsi dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya. Salah satu opsi itu adalah menampung para pengungsi pada suatu pulau khusus di Indonesia. (Baca: Pemerintah Pertimbangkan Opsi Tampung Pengungsi Rohingya di Suatu Pulau)

Kalla menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya untuk membantu dan mencari jalan keluar atas masalah pengungsi Rohingya ini. Menurut Wapres, yang perlu dikedepankan dalam mengatasi masalah ini adalah sisi kemanusiaan.

Sebagai salah satu negara besar, menurut dia, Indonesia sedianya ikut membantu masalah kemanusiaan semacam ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya menegaskan bahwa persoalan Rohingya harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintahan negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Namun, Indonesia hingga saat ini masih belum mendengar adanya komitmen dari Myanmar untuk bertanggung jawab atas persoalan Rohingya.

Retno menuturkan, Indonesia akan terus melobi Myanmar melalui pendekatan yang tidak menghakimi. Retno juga menyampaikan bahwa sikap pemerintah adalah mendorong upaya penyelesaian masalah imigran gelap yang menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pintu masuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.