Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Bandingkan Jokowi Saat Jadi Presiden dengan Gubernur

Kompas.com - 17/05/2015, 15:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Pro Jokowi Budi Arie Setiadi membanding-bandingkan kepemimpinan Joko Widodo saat telah menjabat sebagai presiden dengan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan Jokowi saat menjadi presiden dianggap tidak sebaik ketika menjadi gubernur.

Arie mencontohkan dari sisi perbaikan bidang birokrasi. Ketika Jokowi baru beberapa waktu menjabat sebagai gubernur, dia langsung bisa mengggebrak di bidang birokrasi dengan menyederhanakan dan mempermudah pelayanan masyarakat di kelurahan dan kecamatan.

"Tapi sampai saat ini pelayanan birokrasi di Indonesia belum bisa diperbaiki. Bahkan itu kan juga jadi agenda reformasi. Artinya sudah 17 tahun perbaikan pelayanan birokrasi tidak bisa dicapai," ujar Budi dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/5/2015).

Budi mengatakan, padahal perbaikan di bidang pelayanan birokrasi merupakan salah satu kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Masyarakat, sebut Budi, menilai pelayanan di kantor-kantor pemerintahan adalah hal yang paling dekat dengan masyarakat.

Menurut Budi, ada yang salah dengan sistem birokrasi di pemerintahan Indonesia. Ada hal-hal yang sebenarnya sederhana, namun malah dibuat rumit dengan serangkaian peraturan. Hal itu yang membuat masyarakat tak percaya lagi ke pemerintah.

"Dulu kan ada jargon, kalau bisa dipersulit, lalu kenapa harus dipermudah? Nah hal-hal ini yang harusnya diputarbalikkan," ujar Budi.

Budi menegaskan, banyak birokrat-birokrat muda yang pada dasarnya menginginkan perubahan. Dia berharap presiden mampu memunculkan sosok-sosok yang bisa menjadi anak buah yang baik dengan menjalankan pelayanan publik.

"Pokoknya gimana pemerintahan ini bisa kayak Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dulu. Ini tinggal persoalan waktu saja, kita ini mendukung dan menunggu terus," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com