Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Sampai 'Reshuffle' Hanya Jadi Ajang Barter Politik"

Kompas.com - 17/05/2015, 14:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Boni Hargens menganggap bongkar pasang kabinet merupakan hal yang wajar di dalam pemerintahan. Namun, dia mengingatkan agar bongkar pasang tersebut tidak hanya dilatari oleh 'bagi-bagi kue kekuasaan' ke kelompok politik di belakang presiden.

"Jangan sampai reshuffle hanya menjadi ajang barter politik dengan kelompok-kelompok lain," ujar Boni di sela acara diskusi relawan Jokowi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/5/2015).

Pria yang aktif dalam kelompok relawan Joko Widodo tersebut mengatakan, menteri yang dianggap tidak mampu mengimplementasikan program-program pemerintah memang sudah selayaknya diganti dengan sosok yang dianggap lebih baik.

Boni tak menampik isu reshuffle selalu dikait-kaitkan dengan isu 'bagi-bagi kekuasaan'. Tapi Boni melihat hal tersebut adalah yang wajar jika itu dilihat dari ciri khas kekuasaan yang selalu dilingkupi oleh kekuatan-kekuatan yang kepentingannya juga mesti dipertimbangkan.

"Jika itu terjadi di pemerintahan Jokowi adalah hal wajar. Yang penting itu, mereka yang jadi pengganti harus berirama dan bernada sama dengan irama dan nada pemerintahan," ujar Boni.

Soal siapa sosok menteri yang diganti dan siapa penggantinya, Boni yakin presiden akan menjadikan pendapat masyarakat sebagai pertimbangan bongkar pasang para pembantu presiden tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan akan adanya perombakan kabinet alias reshuffle. Namun, Presiden Jokowi sendiri belum mau berkomentar banyak soal isu ini. Jokowi hanya meminta publik menunggu saja apa yang akan terjadi ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com