Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Berbahaya Menarik TNI dalam Politik Praktis

Kompas.com - 14/05/2015, 15:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Surabaya, 12-13 Mei, Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara kepada Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, di Surabaya, pagi tadi, Kamis (14/5/2015). Salah satunya ialah soal mulai ditariknya TNI dalam politik praktis.
 
Sebagai jenderal yang membidani TNI keluar dari politik praktis, SBY mengajak semua pihak untuk berhati-hati menarik TNI kembali dalam kancah politik praktis.

Salah satu yang mengemuka adalah wacana TNI menjadi sekjen dan penyidik KPK. 

"Berbahaya jika menarik TNI dalam lingkaran kekuasaan. TNI tidak untuk politik praktis. Tidak begitu demokrasi," kata SBY.

"Kita harus belajar dari pengalaman ketika TNI-Polri masuk dalam politik praktis," ujarnya.  

Bagi SBY, konflik KPK dan Polri merupakan pendewasaan institusi. KPK dan Polri diyakini SBY bisa menjadi sinergi yang matang dalam menangani kasus hukum di Indonesia.

Menurut dia, jika tidak relevan dengan tugas dan pokok TNI, sebaiknya TNI tidak dilibatkan dalam politik praktis.
 
Pada kesempatan ini, SBY juga menyampaikan soal cita-cita Partai Demokrat ke depan, presiden menjabat sebagai ketua umum partai, dan siapa yang akan menjabat sebagai posisi kunci di Partai Demokrat. 

Lebih lengkapnya, saksikan wawancara eksklusif SBY dan Rosianna Silalahi di Kompas Petang pukul 16.30, hanya di Kompas TV. (BR/Kompas TV)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com