Demokrat Beri 10 Rekomendasi untuk Pemerintahan Jokowi

Pertama, Partai Demokrat ingin pemerintah terus menjaga, menghidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi. Alasannya, masyarakat menginginkan Indonesia ke depan semakin bersih dan bebas dari korupsi.

Terkait pemberantasan korupsi, Demokrat juga meminta pemerintah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutamakan pencegahan, tetap agresif dan tanpa pandang bulu, cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tidak ada motif politik, serta putusan pengadilan diharapkan obyektif dan adil.

Kedua, Partai Demokrat mengajak semua elemen untuk menyelamatkan KPK dan Polri. Tujuannya agar dua lembaga penegak hukum itu bisa bekerja efektif. "Fungsinya tidak boleh terganggu karena benturan orang perorangan," ucap SBY.

Ketiga, Partai Demokrat ingin TNI-Polri menjaga independensinya dengan cara terbebas dari lingkar politik kekuasaan. Menurut SBY, rekomendasi ini muncul karena Demokrat tidak ingin TNI-Polri terganggu independensinya sehingga dapat mengkhianati amanat reformasi. Demokrat ingin TNI-Polri tidak terpecah belah, dan secara sadar serta aktif menegakkan hubungan militer-sipil yang sehat.

Keempat, dengan alasan mendengar aspirasi masyarakat, Partai Demokrat ingin pemerintah tetap berpihak dengan masyarakat yang tidak mampu. Dalam artian, pemerintah diharapkan menghidupkan kembali program-program prorakyat, apa pun namanya, agar tercipta keadilan sosial bagi masyarakat.

Kelima, Partai Demokrat meminta pemerintah tidak menghabiskan APBN hanya untuk pembangunan infrastruktur. Demokrat ingin APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Pembangunan infrastruktur memang sangat penting, tapi jangan sampai APBN kita habis untuk pembangunan infrastruktur," ungkap SBY.

Keenam, Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga dan menghidupkan kembali program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Partai Demokrat memandang program tersebut sangat baik meski perlu dilakukan perbaikan karena sifatnya sebagai program induk.

Ketujuh, pemerintah diminta untuk dapat mengelola ekonomi secara sungguh-sungguh dengan kebijakan tepat dan tindakan efektif agar pengangguran dan kemiskinan berkurang. Permintaan itu dilontarkan karena Partai Demokrat menilai adanya persoalan ekonomi, seperti lambatnya pertumbuhan, adanya masalah di sektor moneter, fiskal, dan riil.

Kedelapan, Partai Demokrat sepakat dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI. Akan tetapi, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil tindakan sehingga mengganggu hubungan negara Indonesia dan negara tetangga.

Kesembilan, Partai Demokrat berharap ke depan dapat terjalin hubungan yang sehat antara negara/pemerintah dengan partai politik dan sesama partai politik. Harapan itu diyakini dapat terwujud jika dijalankan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Terakhir, Partai Demokrat berharap pemerintah menjalankan asas akuntabilitas, kapabilitas, transparan, responsif, dan taat aturan saat menjalankan semua keputusan, tindakan, dan kebijakan. Partai Demokrat mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait program yang akan digulirkan agar tidak muncul salah persepsi, dan masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan.

"Jika pemerintah berkenan menjalankan 10 rekomendasi itu, maka diyakini akan banyak lagi yang dapat dilakukan dalam menyejahterakan rakyat Indonesia," ucap SBY.