Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Menteri yang Dinilai Tak Paham Revolusi Mental

Kompas.com - 13/05/2015, 21:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak menteri dinilai tidak memahami gagasan revolusi mental. Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi para menteri tersebut.

"Kita berharap evaluasi-evaluasi kan. Karena banyak menteri yang tidak memahami roh revolusi mental," kata tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo, di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurut dia, roh revolusi mental yang utama adalah transparansi. Selanjutnya, bagaimana para menteri berkomitmen untuk mewujudkan program Nawacita yang diusung Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berkampanye.

Benny menyebut bahwa sebagian menteri hingga kini masih sibuk pencitraan. Ia juga menilai bahwa Presiden perlu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle karena ada yang keahliannya tidak sesuai dengan bidang kementerian yang dipimpinnya.

Mengenai bidang kementerian yang perlu dirombak, Benny menilai Presiden perlu mengevaluasi kembali tim ekonominya.

"Semua orang mengatakan tim ekonomi tidak mampu membawa harapan pada publik. Dalam survei, 48 persen orang kecewa dengan kinerja bidang ekonomi. Artinya, para menteri tidak mampu merespons perubahan yang begitu cepat di bidang ekonomi," tutur Benny.

Kondisi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa konsolidasi di bidang ekonomi kurang berjalan. Dalam situasi perekonomian yang sedang sulit, para menteri dituntut untuk cakap, memiliki pengalaman di bidang internasional, baik makro maupun mikro.

"Terakhir, ya tahu kebutuhan pokok rakyat. Tapi ini kan semua tidak jalan, harga mahal, tidak mampu melihat perubahan iklim sehingga terjadi gagal pangan. Akhirnya ketahanan pangan rapuh, termasuk kedaulatan energi, cari menteri yang punya level, yang bisa menerjemahkan revolusi mental," ujar Benny.

Tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengingatkan Presiden untuk tidak mengganti menteri hanya berdasarkan hasil survei masyarakat. Menurut dia, pergantian para menteri harus berdasarkan kinerja mereka selama enam bulan pemerintahan ini. Presiden diminta tidak semata-mata terpengaruh tekanan publik.

"Tapi memang ada beberapa menteri memang sudah saatnya diganti menurut saya, yang tidak tepat posisinya. Ada beberapa menteri yang menurut saya kurang," kata Gus Solah.

Kendati demikian, Gus Solah enggan menyebut nama menteri yang menurut dia perlu diganti. Ia hanya menyayangkan kinerja menteri bidang ekonomi dan bidang hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com