Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Menteri yang Dinilai Tak Paham Revolusi Mental

Kompas.com - 13/05/2015, 21:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak menteri dinilai tidak memahami gagasan revolusi mental. Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi para menteri tersebut.

"Kita berharap evaluasi-evaluasi kan. Karena banyak menteri yang tidak memahami roh revolusi mental," kata tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo, di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurut dia, roh revolusi mental yang utama adalah transparansi. Selanjutnya, bagaimana para menteri berkomitmen untuk mewujudkan program Nawacita yang diusung Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berkampanye.

Benny menyebut bahwa sebagian menteri hingga kini masih sibuk pencitraan. Ia juga menilai bahwa Presiden perlu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle karena ada yang keahliannya tidak sesuai dengan bidang kementerian yang dipimpinnya.

Mengenai bidang kementerian yang perlu dirombak, Benny menilai Presiden perlu mengevaluasi kembali tim ekonominya.

"Semua orang mengatakan tim ekonomi tidak mampu membawa harapan pada publik. Dalam survei, 48 persen orang kecewa dengan kinerja bidang ekonomi. Artinya, para menteri tidak mampu merespons perubahan yang begitu cepat di bidang ekonomi," tutur Benny.

Kondisi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa konsolidasi di bidang ekonomi kurang berjalan. Dalam situasi perekonomian yang sedang sulit, para menteri dituntut untuk cakap, memiliki pengalaman di bidang internasional, baik makro maupun mikro.

"Terakhir, ya tahu kebutuhan pokok rakyat. Tapi ini kan semua tidak jalan, harga mahal, tidak mampu melihat perubahan iklim sehingga terjadi gagal pangan. Akhirnya ketahanan pangan rapuh, termasuk kedaulatan energi, cari menteri yang punya level, yang bisa menerjemahkan revolusi mental," ujar Benny.

Tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengingatkan Presiden untuk tidak mengganti menteri hanya berdasarkan hasil survei masyarakat. Menurut dia, pergantian para menteri harus berdasarkan kinerja mereka selama enam bulan pemerintahan ini. Presiden diminta tidak semata-mata terpengaruh tekanan publik.

"Tapi memang ada beberapa menteri memang sudah saatnya diganti menurut saya, yang tidak tepat posisinya. Ada beberapa menteri yang menurut saya kurang," kata Gus Solah.

Kendati demikian, Gus Solah enggan menyebut nama menteri yang menurut dia perlu diganti. Ia hanya menyayangkan kinerja menteri bidang ekonomi dan bidang hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com