Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyebar Isu yang Rugikan Negara Bisa Dipidana

Kompas.com - 13/05/2015, 02:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyatakan penyebar isu korupsi proyek "Swap Mitratel" yang berdampak terhadap menurunnya nilai saham PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, dapat dipenjarakan.

"Jika menyebarkan isu dan menimbulkan kerugian negara tidak bisa didiamkan (bisa diproses hukum)," kata Yenti saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Yenti mengungkapkan oknum yang menyebarkan isu hingga menyebabkan kerugian negara seperti kasus saham Telkom dapat dikenakan pasal berkaitan dengan "barang siapa yang menerbitkan sesuatu diduga menimbulkan keonaran saja bisa dipidana".

Ahli hukum dari Universitas Trisakti itu mencontohkan Pemerintah Amerika Serikat dapat menghukum orang yang menyebarkan kebohongan hingga merugikan negara, bahkan dikenakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Yenti menyatakan penyebar informasi tidak benar dapat dijerat penegak hukum.

"Apalagi ada pihak yang diuntungkan hingga menyebabkan saham Telkom turun," ujar Yenti.

Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengaku telah mengaudit proyek swap mitratel antara PT Telkom dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

Achsanul menegaskan proses kerja sama tersebut berjalan normal dan tidak bermasalah maupun menimbulkan kerugian negara.

Achsanul mempermasalahkan pemberitaan negatif soal proses kerja sama itu yang dianggap negatif karena berdampak terhadap kerugian negara dengan menurunnya nilai saham Telkom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com