Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tangkap Bandar Narkoba!

Kompas.com - 07/05/2015, 14:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Suhardi untuk menangkap bandar narkotika dan obat-obatan terlarang yang beroperasi di wilayah tersebut. Bahkan, jika mampu, Kalla meminta agar kejaksaan menemukan pabrik pembuatan narkoba.

"Narkoba masalah nasional yang harus diseriusi, dari pelajar sampai profesor kena. Pasti ada bandarnya, itu harus dicari kejaksaan dan polisi. Kalau pemakai tentu banyak, usahakan temukan bandarnya, siapa tahu ada pabriknya juga," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/5/2015), ketika mengikuti telekonferensi dengan Kajati Sulselbar Suhardi.

Menurut Kalla, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak bisa didiamkan karena mengancam masa depan generasi muda. Mulanya, Suhardi melaporkan kepada Kalla bahwa kasus narkotika paling menonjol di Sulselbar. Kondisi ini, menurut dia, cukup memprihatinkan.

Hampir setiap hari Suhardi menandatangani berkas rencana penuntutan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. (Baca: BNN: Narkoba Membuat Daya Saing SDM Indonesia Rendah)

"Dari segi penindakan hukum, di Sulsel ini, dari apa yang dicermati, sangat memprihatinkan soal narkoba. Memang hampir setiap hari saya tanda tangani rentut (rencana tuntutan) narkoba, di Sulsel yang menonjol narkoba," ujar Suhardi kepada Kalla.

Ia pun mengaku sudah meminta Kejaksaan Negeri di wilayahnya untuk melakukan penyuluhan narkoba. Selain mengingatkan Kajati untuk menangkap bandar narkoba, Kalla meminta Kajati turut mencermati kasus korupsi dan terorisme. Menurut Kalla, ada salah kaprah yang terjadi di masyarakat mengenai pemberantasan korupsi. (Baca: Menkumham: Bandar Narkoba Akan Dimiskinkan)

"Ada kadang-kadang orang salah kaprah karena banyak yang ditahan, (pemberantasan) korupsi, makin baik. Padahal, makin sedikit (yang ditahan), semakin aman," sambung Kalla.

Menurut Kalla, jika semakin banyak pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan, maka upaya yang dilakukan penegak hukum belum berhasil karena belum menimbulkan efek jera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com