Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Sikap Jokowi-JK Dipertanyakan

Kompas.com - 06/05/2015, 11:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Fraksi Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, mempertanyakan beda sikap antara Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menanggapi beberapa hal. Menurut dia, tidak kompaknya Presiden dan Wapres bisa mendatangkan masalah baru bagi pemerintahan.

"Perbedaan Presiden dan Wapres dalam menyikapi kasus penangkapan dan penahanan penyidik KPK Novel Baswedan dan perbedaan pandangan soal reshuffle kabinet menjadi bukti konsolidasi pemerintahan ini masih jauh dari harapan," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2015).

Saat Novel ditangkap Bareskrim Polri beberapa waktu lalu, Presiden langsung menginstruksikan agar Novel tidak ditahan. (Baca: Jokowi Instruksikan Kapolri Lepaskan Novel)

Adapun JK mengatakan, Polri saat ini berada pada posisi serba salah dalam menangani perkara Novel. Menurut dia, jika polisi tidak mengusut perkara Novel, maka ada kekhawatiran institusi itu akan dituntut oleh keluarga korban.

Sementara, jika polisi mengusut, maka masyarakat akan beranggapan Polri melakukan upaya pelemahan terhadap KPK. (Baca: Wapres Kalla Sebut Polisi dalam Posisi Serba Salah dalam Perkara Novel)

Adapun dalam hal reshuffle kabinet, Presiden Jokowi belum mau berbicara banyak kepada wartawan. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)

Namun, JK sudah mengisyaratkan akan ada reshuffle. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

"Banyak orang harus dan terpaksa, mengernyitkan dahi ketika Presiden Jokowi dan Wapres JK berbeda, baik soal reshuffle maupun dalam menyikapi kasus penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Polri," ujar Bambang.

Kalau perbedaan seperti ini terjadi berulang-ulang, kata Bambang, Presiden dan Wapres justru menjadi sumber ketidakpastian. Karena itu, Anggota Komisi III DPR ini menekankan, sangat penting bagi Presiden dan Wapres merampungkan konsolidasi pemerintahan sekarang ini.

"Sudah barang tentu perbedaan sikap ini tak hanya menyedot perhatian publik, melainkan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spekulatif," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com