Kapolri: 25 Persen Daerah Belum Siapkan Anggaran Keamanan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa belum seluruh daerah menyiapkan anggaran keamanan saat digelarnya pilkada serentak. Badrodin berharap pemerintah pusat segera merespons dengan menggulirkan dana keamanan pilkada serentak dari APBN untuk daerah-daerah tersebut.

Badrodin mengungkapkan, dalam catatannya, masih ada 25 persen daerah penyelenggara pilkada serentak yang belum menyiapkan anggaran keamanan. Padahal, semua daerah harus mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan pilkada serentak.

"Biaya pilkada serentak dibebankan pada APBD dan dapat didukung APBN. Artinya, dukungan APBN bisa iya bisa tidak. Ini harus jadi kesepakatan, karena terus terang, kita (Polri) belum anggarkan anggaran untuk pengamanan pilkada serentak," ucap Badrodin.

Badrodin menuturkan, anggaran yang dimiliki Polri dari postur APBN telah dialokasikan untuk berbagai keperluan. Kalau pun ada ketersediaan dana untuk menutup kebutuhan biaya pengamanan pilkada serentak, maka harus merombak pos anggaran yang sudah dialokasikan.

"Harus ada kebijakan, berapa persen dari APBN dan APBD. Syukur-syukur kalau gubernur, bupati, wali kota menganggarkan seluruhnya," ucap Badrodin.

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.