Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan "Trans Corp" Dilarang Masuk Acara Kader Demokrat Penentang SBY

Kompas.com - 30/04/2015, 14:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wartawan yang tergabung dalam Trans Corporation dilarang meliput acara kader Partai Demokrat yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Acara bertema "Deklarasi Kaukus Penyelamatan Partai Demokrat" itu diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Acara ini dihadiri kader-kader Demokrat dari berbagai daerah yang tidak mendukung SBY setelah dipecat dari kepengurusan Demokrat.

Tepat di depan pintu masuk ruang acara, terpasang larangan bagi wartawan Trans Corp untuk memasuki acara. (Baca: Marzuki Alie Diminta Menakar Diri jika Mau Lawan SBY)

"Wartawan atau reporter atau fotografer dari Trans TV, Trans 7, Detik.com, Majalah Detik.com, CNN Indonesia, maupun Net-TV, mohon maaf kami tidak mengundang Anda serta mempersilakan Anda masuk karena media Anda terkait dengan SBY dan kroninya. Harap maklum," demikian bunyi pemberitahuan tersebut. 

Salah satu panitia acara yang enggan disebutkan namanya mengatakan, larangan ini sengaja dibuat karena Trans Corp akan berpihak ke SBY. Di lokasi acara, memang tidak terlihat ada wartawan dari grup Trans Corp.

"Kan sudah jelas, kalau kita undang, nanti mereka malah mengkritik acara ini," kata dia. (Baca: SBY Nyatakan Siap Kembali Jabat Ketum Demokrat)

SBY sebelumnya dikabarkan menjabat sebagai Komisaris Trans Corp. Kabar itu disampaikan aktivis media, Ulin Yusron, melalui akun Twitter-nya.

"Selamat Pak @SBYudhoyono per Maret 2015 mjd Komut Transcorp Media (TransTV, trans7, detik, CNN Indonesia). Smg medianya makin berkualitas," tulis @ulinyusron, Minggu (15/2/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com