Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Muncul Lagi Tahun 2009

Kompas.com - 28/04/2015, 15:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia terkait Dana Moneter Internasional (IMF) sudah selesai pada 2006. Namun, pada 2009, muncul lagi utang sebesar 3 miliar dollar AS dan masih bertahan sampai saat ini.

Andi mengungkapkan itu dengan merujuk pada statistik utang luar negeri Indonesia dari Kementerian Keuangan. Posisi terakhir utang luar negeri Indonesia sampai November 2014 masih menyisakan 2,9 miliar dollar AS.

"Kita tidak memiliki utang dengan IMF, tetapi muncul lagi tahun 2009, besarnya 3 miliar dollar, terus ada sampai hari ini," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Andi membenarkan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan utang Indonesia kepada IMF telah selesai pada 2006. Namun, ia juga berusaha membela Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia masih berutang kepada IMF dengan merujuk statistik utang luar negeri Indonesia kepada IMF dan Asian Development Bank yang muncul pada 2009.

"Tetapi, saya tidak tahu (utang) itu untuk apa. Silakan ditanya Kemenkeu atau BI," ujarnya. (Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

Andi menambahkan, perencanaan pembayaran utang selalu tertera dalam APBN. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang disebutnya salah terkait dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Yudhoyono menyatakan, dia terpaksa mengoreksi pernyataan Jokowi mengenai IMF karena Indonesia sudah melunasi ke lembaga tersebut.

"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita," tulis SBY dalam tweet-nya.

Dia menyatakan bahwa Indonesia telah melunasi semua utang ke IMF yang keseluruhannya senilai 9,1 miliar dollar AS. SBY menyebutkan, pembayaran terakhir dilakukan pada 2006, atau empat tahun lebih cepat dari jadwal.

Baca juga: SBY Sebut Jokowi Salah Terkait Kritikan terhadap IMF

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com