JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan, akan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Nantinya, setiap anggota akan diminta melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.
"Saya sampaikan sekarang ini kan masa reses semua anggota Dewan. Sebagian besar sudah di dapil. Pada saat di dapil, mereka diwajibkan untuk menjaring aspirasi konstituen. Sampaikan ini semua apakah mereka menyetujui," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Politisi Partai Demokrat ini menjamin, nantinya semua aspirasi dari masyarakat itu akan ditampung dan dijadikan sebagai masukan, termasuk jika nantinya masyarakat menolak pembangunan gedung baru ini. (Baca: Politisi Gerindra: Pembangunan Gedung Baru DPR Jangan Jadi Proyek Akal-akalan)
"Kalau nanti masyarakat menolak, ya saya sampaikan di rapat. Ini persiapan perencanaan. Ayo semua kritisi berikan pengawasan melalui anggota Dewan, apalagi kalau mau maju lagi pada 2019," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Kendati demikian, Agus yakin masyarakat akan mengerti tujuan di balik pembangunan gedung ini. Sebab, pembangunan gedung baru untuk perpustakaan, museum, dan pusat riset ini juga ditujukan untuk masyarakat. (Baca: Wapres Bantah Pembangunan Gedung Baru DPR Sudah Dianggarkan)
Terkait jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk gedung baru ini, Agus mengaku belum bisa menentukan sekarang. Dia mengaku memang sudah ada anggaran yang dimasukkan ke APBN-P 2015. Namun, anggaran tersebut hanya untuk sosialisasi dan pembuatan TOR. Anggaran pembuatan gedung baru akan disusun pada 2016 mendatang.
"Mari sama-sama kita kontrol perencanaannya. Enggak tebak-tebak manggis," ujarnya.
Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. (Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)
Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Presiden tidak pernah memberikan persetujuan terhadap pembangunan gedung baru DPR.
Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di Gedung DPR yang sudah ada. (Baca: Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)