Jika Ada "Reshuffle", Gerindra Tolak Jatah Menteri dan Tetap Jadi Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra tidak akan menerima tawaran dari Presiden Jokowi bila ada reshuffle atau perombakan kabinet.

"Kalau kami ditawarkan, kami tetap pada posisi oposisi," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ia menambahkan, dalam enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Banyak kebijakan yang menurut Gerindra agak melenceng dari cita-cita saat kampanye Jokowi.

Gerindra, menurut Muzani, mencatat dua kali presiden menaikkan BBM dan dua kali pula dia menurunkan harga BBM.

Tak hanya itu, dalam rancangan UU APBN 2015, pos untuk subsidi BBM dihapus. Padahal, menurut dia, Gerindra tidak menyetujui penghapusan pos tersebut karena menjadi jangkar pengaman rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan fasilitas dan perlindungan terhadap harga BBM.

"Ada kecenderungan pemerintah mudah memutuskan suatu keputusan tapi juga mudah membatalkan atas keputusan yang dimaksud. Ini ada kesan coba-coba dan pengelolaan dan tata kelola yang kurang bagus dalam sistem pemerintahan karena semua sektor, politik, usaha dan olahraga seperti PSSI, perlu dapat kepastian apa dan bagaimana, ada tren seperti itu. Ini kecenderungan yang tidak baik," ujarnya.

Oleh karena itu, reshuffle kabinet adalah langkah tepat sebagai jalan keluar dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

"Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan presiden atas masukan yang disampaikan pembantu-pembantu presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," kata Muzani.