Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2015, 05:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra tidak akan menerima tawaran dari Presiden Jokowi bila ada reshuffle atau perombakan kabinet.

"Kalau kami ditawarkan, kami tetap pada posisi oposisi," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ia menambahkan, dalam enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Banyak kebijakan yang menurut Gerindra agak melenceng dari cita-cita saat kampanye Jokowi.

Gerindra, menurut Muzani, mencatat dua kali presiden menaikkan BBM dan dua kali pula dia menurunkan harga BBM.

Tak hanya itu, dalam rancangan UU APBN 2015, pos untuk subsidi BBM dihapus. Padahal, menurut dia, Gerindra tidak menyetujui penghapusan pos tersebut karena menjadi jangkar pengaman rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan fasilitas dan perlindungan terhadap harga BBM.

"Ada kecenderungan pemerintah mudah memutuskan suatu keputusan tapi juga mudah membatalkan atas keputusan yang dimaksud. Ini ada kesan coba-coba dan pengelolaan dan tata kelola yang kurang bagus dalam sistem pemerintahan karena semua sektor, politik, usaha dan olahraga seperti PSSI, perlu dapat kepastian apa dan bagaimana, ada tren seperti itu. Ini kecenderungan yang tidak baik," ujarnya.

Oleh karena itu, reshuffle kabinet adalah langkah tepat sebagai jalan keluar dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

"Reshuffle jadi jalan keluar dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan presiden atas masukan yang disampaikan pembantu-pembantu presiden tidak akurat dan tidak pas dalam melaporkan situasi terkini," kata Muzani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com