Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Tahan Mantan Direktur BUMD DKI Terkait Dugaan Korupsi Anggaran

Kompas.com - 10/04/2015, 18:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur PD Dharma Jaya, M Zainuddin, dalam kasus dugaan korupsi pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, pada 2008-2011. Penahanan dilakukan sejak hari ini, Jumat (10/4/2015).

"Tersangka diduga melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 4,2 miliar, pada 2008-2011," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Tony T Spontana di Jakarta.

Menurut informasi yang diterima, Zainuddin telah beberapa kali dipanggil oleh penyidik Kejaksaan untuk diperiksa. Namun, Zainuddin selalu mengelak dari pemanggilan penyidik.

Kepala Sub Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Sarjono Turin mengatakan, Zainuddin ditangkap oleh penyidik pada Jumat dini hari, di sebuah hotel di Kawasan Serang, Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan, Zainuddin akhirnya ditetapkan sebagai tahanan kejaksaan.

Dalam penangkapan Zainuddin, Kejaksaan juga menyita satu unit mobil Lexus biru gelap, tahun pembuatan 2005. Kendaraan tersebut diketahui adalah milik pribadi Zainuddin. PD Dharma Jaya adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengurusi pendistribusian serta pengendali komoditas daging sapi di Jakarta.

PD Dharma Jaya diketahui pernah beberapa kali terbelit masalah. Pada 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14 temuan yang berujung pada 32 rekomendasi. Hal itu didapat dari laporan hasil pemeriksaan keuangan negara sejak tahun 2010 hingga 2012.

Bahkan, Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sempat mewacanakan untuk menutup BUMD tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com