Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, KPK Beberkan Kronologi Operasi Tangkap Tangan di Kongres PDI-P

Kompas.com - 10/04/2015, 06:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha mengatakan, KPK akan menjelaskan kronologi dan hasil tangkap tangan KPK di Kongres PDI Perjuangan di Bali pada Kamis (9/4/2015) kemarin. Konferensi pers akan dilakukan pada hari ini, Jumat (10/4/2015). (Baca: KPK Lakukan Tangkap Tangan Kader PDI-P saat Kongres di Bali)

"Nanti keterangan lebih lengkap akan disampaikan melalui konferensi pers Jumat pagi," ujar Priharsa melalui pesan singkat.

Pada Kamis (10/4/2015) malam, penyidik KPK bergerak untuk menjaring beberapa orang dalam operasi tersebut. Namun, Priharsa enggan menjelaskan lebih detil perihal siapa saja yang ditangkap KPK. (Baca: Eva Sundari: KPK Tangkap Anggota DPRD Maluku dari PDI-P)

"Sementara ini, yg baru bisa disampaikan adalah benar pada Kamis, KPK telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang di Bali," kata Priharsa.

Menurut sumber Kompas.com, OTT dilakukan di sebuah hotel di Sanur, Bali. Disebutkan, OTT tersebut diduga menangkap seorang anggota Dewan, ada juga seorang perwakilan dari PN Jakarta Selatan. Dalam OTT tersebut, diduga anggota Dewan itu berusaha menyuap anggota PN Jaksel sebesar 40.000 dollar AS. Menurut rencana, pagi ini para tersangka akan dibawa ke Jakarta.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Eva Sundari mengungkapkan, kader PDI-P yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota DPRD Maluku. Kader PDI-P itu bernama Edwin Huwae. Namun, Edwin membantah pernyataan Eva. (Baca: Edwin Huwae Bantah Pernyataan Eva Sundari yang Sebut Dirinya Ditangkap KPK)

"Saya masih mencari ibu Eva agar segera dilakukan klarifikasi. Ini pencemaran nama baik. Tidak benar bahwa saya ditangkap KPK, buktinya saya bisa menghubungi anda," kata Edwin, yang juga ketua DPD PDI-P Provinsi Maluku, ketika menghubungi Kompas.com di Ambon, Jumat pagi.

Menurut Edwin, Eva seharusnya mencari tahu kebenaran informasi itu sebelum disampaikan ke publik. Kehadiran Edwin di Bali guna mengikuti Kongres PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com