Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Nelayan Bertengkar dengan Menteri Susi di Hadapan Jokowi...

Kompas.com - 08/04/2015, 17:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjalan terburu-buru saat keluar dari Istana Negara, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 12.40. Raut wajah Susi terlihat "masam". Tak seperti biasanya, Susi pun tampak tak ramah saat diwawancarai.

"Tanya saja sana sama nelayannya!" kata Susi kepada wartawan yang menanyakan pembahasan yang dilakukan nelayan bersama Presiden Joko Widodo.

Pertanyaan ini dilontarkan lantaran pertemuan itu tertutup dan tidak masuk dalam jadwal kegiatan resmi Presiden. Meski mendapat pertanyaan lagi, Susi tak menghentikan langkahnya menuju lapangan parkir.

Sekitar 45 menit kemudian, sejumlah pria berkemeja batik pun berbondong-bondong keluar dari Istana Negara. Mereka ternyata berasal dari Front Nelayan Bersatu yang datang dari kawasan Rembang dan Brebes.

Sabrina Asril/KOMPAS.com Koordinator Front Nelayan Bersatu, Bambang Wicaksana?.

Koordinator Front Nelayan Bersatu, Bambang Wicaksana, pun bercerita bahwa pertemuan tadi cukup sengit. Gara-garanya ialah para nelayan mengeluhkan kebijakan Susi yang melarang semua nelayan pantura menggunakan cantrang (alat untuk menangkap ikan tanpa pemberat) mulai bulan September.

Susi menganggap penggunaan cantrang itu layaknya penggunaan trawl yang akan merusak kelestarian biota laut.

"Pemberlakuan Permen 2/2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan, salah satunya cantrang, sangat mematikan ekonomi nelayan kami. Terpaksa berbagai upaya kami lakukan, mulai dari Ombudsman, DPR RI, berdemo, tetapi tidak ada tanggapan dari Ibu Susi sehingga terpaksa kami menghadap Bapak Presiden," ucap Bambang.

Dia mengatakan, nelayan sebenarnya hanya meminta agar pelarangan itu ditunda sampai tiga tahun mendatang. Sebab, apabila dalam jangka waktu yang sempit nelayan harus berhenti melaut, mereka tidak bisa membayar kredit yang diajukan. Jika nelayan harus mengganti alat tangkap ikan, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar.

Dia menuturkan, untuk menggunakan cantrang, hanya dibutuhkan Rp 300 juta. Namun, untuk mengganti dengan alat lain, nelayan harus menghabiskan Rp 1 miliar. Jumlah itu belum ditambah lagi dengan biaya penggantian kapal dan pelatihan nelayan.

Akan tetapi, Bambang mengaku Susi bersikeras dalam rapat itu. Meski tak memberikan solusi, Susi juga tidak mau melunak dan meminta nelayan untuk tidak menggunakan cantrang mulai September. "Kalau tidak, kami akan ditangkap patroli laut," ucap dia.

Karena sama-sama bersikeras, rapat itu pun berlangsung alot. Susi akhirnya meninggalkan ruangan sebelum rapat berakhir.

"Bertengkar, enggak ada titik temu, terus Bu Susi pamit. Kita bertengkar di depan Pak Presiden," ucap Bambang.

Bambang mendengar Susi yang berada di samping Presiden Jokowi dibisiki oleh orang nomor satu negeri ini. Jokowi, sebut Bambang, meminta Susi untuk meninggalkan ruangan karena keadaan memanas.

"Pak Jokowi bilang, Bu Susi keras, tidak boleh dihadapi dengan keras juga. Tapi, setelah selesai, Presiden menjanjikan insya Allah akan menyelesaikan masalah ini dengan baik," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com