Jokowi Perlu Masuk dalam Struktur PDI-P untuk Bongkar Sumbatan Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai perlu ada terobosan yang ditetapkan dalam Kongres IV PDI Perjuangan untuk memperbaiki pola hubungan PDI-P dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Firman, salah satu cara jitu untuk itu adalah mengakomodasi Jokowi dalam struktur kepengurusan DPP PDI-P.

Firman menyampaikan, masuknya Jokowi dalam struktur kepengurusan PDI-P akan menegaskan ikatan psikologis antara Jokowi sebagai kader dan PDI-P sebagai partai utama yang mendukungnya. Namun, Firman menilai jabatan untuk Jokowi bukan jabatan yang terlalu membebaninya sehingga tak berpotensi mengganggu kinerjanya sebagai kepala negara.

"Misalnya, mendudukkan Jokowi dalam posisi Dewan Pertimbangan supaya kinerjanya sebagai presiden tidak terganggu," kata Firman saat dihubungi, Rabu (8/4/2015).

Firman mengatakan, jabatan bagi Jokowi dalam struktural partai juga dapat memecah sumbatan saluran komunikasi yang kurang optimal seperti sekarang. Hal itu penting karena Jokowi memerlukan PDI-P untuk mendukung penuh upaya merealisasikan janji politik melalui program yang berpihak pada rakyat. PDI-P juga memiliki kepentingan yang sama karena penilaian publik pada kinerja pemerintah akan membawa dampak pada kepercayaan publik pada PDI-P.

Apabila hal ini tidak terwujud, kata Firman, maka pertemuan kepentingan antara Presiden Jokowi dan PDI-P akan memudar. Bukan tidak mungkin dalam kondisi ekstrem PDI-P menarik dukungannya jika Presiden dipandang tidak lagi menjadi representasi partai untuk memperjuangkan ideologi.

"Presiden Jokowi dan PDI-P mempunyai kepentingan yang sama. Pemerintahan ingin berjalan efektif merealisasikan visi dan misi Presiden yang sekaligus menjadi bagian dari garis perjuangan ideologi PDI-P,” ujarnya.

Wakil Sekjen DPP PDI-P Ahmad Basarah mengakui bahwa sekitar lima bulan berjalannya pemerintahan Presiden Jokowi, komunikasi antara pemerintah dan partai pendukung, khususnya PDI-P, belum berlangsung optimal. Menurut Basarah, kendala utamanya adalah masih ada bentuk komunikasi yang efektif mengingat PDI-P baru memulai berkuasa setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan.

"Hubungan partai pendukung dan pemerintah dirasa belum klop, maka dalam kongres ingin kita perjelas pola hubungan dan koordinasinya. Kalau ada kritik dari dalam, saya kira itu karena kita sedang mencari bentuk," kata Basarah.

Kongres IV PDI-P digelar 9-12 April 2015 di Sanur, Bali. Acara lima tahunan itu akan dihadiri sekitar 2.000 peserta yang di antaranya terdiri dari 514 DPC dengan 1.542 utusan, dan 34 DPD dengan 102 utusan. Selain itu, ada juga peserta kader PDI-P yang berasal dari legislatif dan eksekutif, peninjau dan perwakilan PDI-P dari luar negeri, serta organisasi sayap PDI-P.

Kongres IV juga mengundang Presiden, Wakil Presiden, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara, pimpinan partai politik dan pimpinan beberapa organisasi masyarakat. Dalam kongres, Jokowi diundang untuk hadir dalam kapasitas sebagai kader PDI-P.