Wakapolri: Berkas Perkara Budi Gunawan Hanya Fotokopian, Tak Punya Dasar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti membenarkan adanya pelimpahan perkara Komisaris Jenderal Budi Gunawan dari Kejaksaan Agung ke Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, Badrodin menjelaskan berkas itu diterima Polri hanya berupa lembaran fotokopi yang dianggap tak memiliki dasar hukum.

"Sudah (diterima). Nanti akan digelar. Akan dilakukan gelar (perkara) karena memang dokumen-dokumen yang dilimpahkan itu sebagian besar adalah fotokopi," ujar Badrodin di Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2015).

Saat ditanya apakah dengan salinan berkas itu ada kemungkinan polisi akan menghentikan perkara Budi Gunawan, Badrodin menyatakan bahwa dokumen itu tidak memiliki kekuatan hukum. "Sekarang sampeyan (kalian, red), misalnya, diberi berkas fotokopi, kan enggak ada kekuatan hukumnya," ucap dia.

Maka dari itu, Badrodin mengaku penyidik akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus itu sebelumnya. Polri juga akan melakukan gelar perkara terlebih dulu yang dihadiri penyidik Bareskrim, Divisi Hukum Polri, dan juga kejaksaan untuk menentukan langkah selanjutnya yang diambil Polri dalam perkara itu.

Budi Gunawan sempat dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan kepemilikan transaksi mencurigakan. Jenderal bintang tiga itu dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Budi kemudian mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi oleh KPK itu tidak sah secara hukum.

Karena tidak dapat menghentikan perkara yang ditanganinya, KPK kemudian melimpahkan perkara tersebut kepada Kejagung. Nyaris selama dua bulan setelah pelimpahan kasus itu, tidak pernah terdengar kabar tentang perkembangan kasus itu di Kejaksaan Agung hingga pada akhirnya kasus dilimpahkan ke Bareskrim Polri.