Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Siapkan Pelaksana Tugas Pimpinan DPD Golkar Tingkat Provinsi

Kompas.com - 02/04/2015, 20:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. Menurut Agung, hal itu dilakukan karena sebagian besar kepengurusan DPD telah habis masa jabatannya.

"Pelaksana tugas pimpinan daerah sedang dipersiapkan. Itu dilakukan karena masa bakti mereka sebagian besar sudah habis. Jadi jangan sampai kehilangan legitimasi pimpinan daerah," ujar Agung saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/4/2015).

Agung mengatakan, hal itu harus segera dilakukan karena dalam waktu dekat, DPD akan mengadakan musyawarah daerah, untuk melakukan pemilihan pimpinan DPD Golkar.

Untuk saat ini, menurut Agung, DPP Golkar hanya akan menunjuk pelaksana tugas bagi pimpinan provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota, akan ditentukan oleh pelaksana tugas di provinsi. Agung mengatakan, musyawarah daerah merupakan salah satu mandat yang diputuskan oleh Mahkamah Partai Golkar.

Menurut Agung, selain diakui sebagai kepengurusan yang sah, ia juga diberi kewajiban untuk melakukan konsolidasi partai, guna mempersatukan seluruh kader partai.

"Semangatnya adalah bagaimana agar semua bersatu kembali. Saya pun tidak bisa serta merta menjalankan masa jabatan selama lima tahun. Semua harus dikonsolidasikan," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com