Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bacakan Pembelaan, Raden Nuh "TrioMacan" Sebut BAP-nya Direkayasa

Kompas.com - 30/03/2015, 19:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan pemerasan bos PT Tower Bersama Grup, Abdul Satar, Raden Nuh, menilai, banyak kejanggalan dalam berkas dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum. Raden Nuh merupakan admin akun Twitter "@TM2000".

Menurut dia, sejumlah bagian dalam berkas dakwaan berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Setidaknya sebagian dokumen atau berkas BAP hasil penyidikan itu salah atau dipalsukan atau direkayasa sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan BAP hasil penyelidikan sebenarnya," kata Raden Nuh, saat membacakan eksepsi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3/2015).

Ia menyebutkan, kejanggalan-kejanggalan itu, di antaranya, ada pernyataan terdakwa atau saksi yang dihilangkan dan diubah, serta sejumlah pernyataan saksi ahli dianggap Raden Nuh diarahkan penyidik untuk merugikan dirinya.

Selain itu, menurut dia, ada pula keterangan saksi yang dianggap tidak konsisten, namun tetap dijadikan bahan rujukan perumusan berkas dakwaan. Raden Nuh menduga ada upaya rekayasa yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam kasus yang menjeratnya. Upaya tersebut, kata Raden Nuh, merupakan bentuk kriminalisasi untuk membungkamnya.

"Surat dakwaan penuntut umum diolah, dianalisa, disusun dan dirumuskan berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan yang salah dan atau keliru, sehingga menjadi berbeda dan tidak sama sebagian berkas BAP asli," kata dia.

Eksepsi setebal 39 halaman itu dibacakan di depan persidangan selama kurang lebih 1,5 jam. Di akhir eksepsinya, Raden Nuh meminta majelis hakim untuk membebaskannya.

"Semua dakwaan yang dituduhkan kepada saya harus dibatalkan demi hukum," kata Raden Nuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com