Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Rokok ke Suku Anak Dalam, Mensos Minta Publik Tak Pakai "Kacamata Jakarta"

Kompas.com - 30/03/2015, 18:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa enggan menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan dirinya pro-kemiskinan dengan memberikan rokok kepada Suku Anak Dalam. Menurut dia, lebih baik pihak-pihak yang menyudutkannya turun langsung masuk ke dalam pelosok rimba untuk memahami kearifan lokal.

"Lebih baik turun ke sana. Saya sih lebih banyak mengajak Anda turun ke sana, pahami adat istiadat mereka. Kenali bagaimana cara bersapa dengan mereka, jangan memotret atas nama multikultur lho ya. Kultur lokal dipotret dengan 'kacamata' Jakarta itu pasti tidak arif," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

Menurut dia, apabila pihak yang menuduhnya membagi-bagikan rokok kepada Suku Anak Dalam atau Orang Rimba itu turun ke lapangan, dia yakin akan memiliki pemahaman yang lebih bijak. Khofifah pun meminta agar pernyataannya ini diklarifikasikan kepada para pendamping Orang Rimba yang sudah bersosialisasi selama bertahun-tahun. "Tanyakan kepada mereka," ujar Ketua Umum Muslimat NU itu.

Khofifah pun membantah ada sponsor rokok yang mendompleng aksinya itu.

"Tolong diperiksa seujung semut ya kalau ada, saya tertarik untuk menginvestigasi orang yang menuduh itu. Cari kalau enggak ada di lubang tikus atau di lubang semut, adakah sponsor yang mengikuti kunjungan saya, apalagi mendanai," tutur Khofifah.

Foto Mensos Khofifah memberikan rokok ke Suku Anak Dalam sempat meramaikan jagat media sosial beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang memprotes aksi Khofifah itu. Namun, ada pula yang paham bahwa pemberian rokok adalah budaya untuk berkomunikasi dengan Orang Rimba.

Salah satu pihak yang memprotes Khofifah adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menilai apa pun alasan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa membagikan rokok kepada Orang Rimba di daerah Sungai Kemang, Jambi, adalah tindakan yang tidak tepat.

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, sebagai pejabat negara, Khofifah berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok. Sehingga, dengan alasan apa pun, seorang pejabat negara membagikan rokok kepada rakyatnya itu tidak bisa diterima akal sehat.

"Akan lebih elegan biaya untuk membeli rokok dialihkan seluruhnya untuk sembako atau barang lain yang bermanfaat," kata Tulus, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuturkan, YLKI meminta Mensos melakukan klarifikasi terkait tindakannya dalam membagikan rokok ke Orang Rimba dan meminta maaf kepada masyarakat telah mengabaikan kesehatan Suku Anak Dalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com