Ketua KPU: Pengurusan Partai yang Sah adalah yang Melalui Kemenkumham

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa menurut undang-undang, legalitas pengurusan partai politik harus melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Kemenkumham telah menerbitkan surat keputusan yang mengakui pengurusan Agung Laksono.

"Kami perlu jelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (tentang partai politik) itu proses mendapatkan legalitas kepengurusan parpol ada di Kemenkumham," kata Husni di Jakarta, Sabtu (29/3/2015).

Kendati demikian, dia enggan menegaskan sikap KPU mengenai dualisme pengurusan Partai Golkar. Menurut Husni, KPU hanya bisa berinteraksi dengan partai politik dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Sementara saat ini, kata dia, proses pendaftaran partai untuk mengikuti pemilihan umum maupun pemilihan daerah belum dimulai. Dengan kondisi tersebut, Husni menilai tidak tepat jika KPU menyatakan sikapnya sekarang.

"Pilkadanya belum dimulai jadi tidak tepat KPU bersikap karena belum bersinggungan dengan pilkada," ucap Husni.

Sejauh ini, KPU telah menerima tembusan surat Kemenkumham yang mengesahkan pengurusan Golkar Agung Laksono. Namun Husni mengaku belum menerima salinan SK-nya dari Golkar.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa salinan SK Menkumham terkait pengurusan partai harus diserahkan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya pendaftaran pemilihan kepala daerah.

Menurut Hadar, jika pelaksanaan pilkada dilakukan pada Desember 2015, pendaftaran akan dilakukan enam bulan sebelumnya. Maka, diharapkan surat Menkumham dapat diterima paling lambat pada bulan Juni 2015.

Terkait dualisme pengurusan Golkar, kubu Aburizal Bakrie melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Usana Negara (PTUN) atas putusan Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan pengurusan Agung.

Kubu Aburizal juga melaporkan ke Polisi pelaksanaan Munas Golkar versi Agung Laksono. Hingga kini, proses hukum yang diajukan Aburizal tersebut belum final.