Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Gelombang WNI ke Suriah Cukup Besar

Kompas.com - 23/03/2015, 11:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa ada gelombang cukup besar keberangkatan warga negara Indonesia ke Timur Tengah. Pergerakan warga itu diduga untuk bergabung dengan kelompok radikal Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS).

"Gelombangnya cukup besar, baik prinsipnya ideologi atau pragmatis (ekonomi)," ujar Tjahjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Tjahjo menegaskan bahwa keberangkatan WNI itu harus dicegah. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah Indonesia, khususnya otoritas keimigrasian, tidak memiliki kewenangan untuk melarang keberangkatan mereka. Oleh sebab itu, harus ada penambahan kewenangan otoritas keimigrasian yang disesuaikan dengan gejala terorisme untuk dapat mencegah mereka berangkat bergabung dengan ISIS.

"Sehingga, ada kewenangan imigrasi untuk mencegah warga negara kita yang niatnya ingin bergabung (dengan ISIS). Jangan sampai kepolisian, pihak-pihak terkait, nantinya terganggu," ujar dia.

Data yang diperoleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperlihatkan bahwa ada 514 WNI yang berada di Suriah. Namun, belum bisa dipastikan apakah mereka bergabung ISIS atau tidak.

Sejak 2013, jumlah WNI yang meninggal di sana sebanyak 100 orang. Adapun WNI yang berada di Mosul, Irak Utara, berjumlah 100 orang. Sementara itu, simpatisan ISIS di Indonesia berjumlah ribuan orang. Mereka terdapat di sejumlah universitas dan kota-kota yang tersebar di lima provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com