Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Indonesia Ladang Subur Penyebaran ISIS

Kompas.com - 22/03/2015, 18:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto, menyebutkan Indonesia menjadi ladang subur bagi perkembangan paham radikal Negara Islam atau yang lebih dikenal dengan nama ISIS. 

"Menurut analisa yang kami lakukan dalam kaitan dengan sebaran paham ISIS, Indonesia jadi ladang subur karena mayoritas (penduduk) Islam. Stok orang untuk menjadi radikal banyak dan bisa membantu khalifah Islamiyah," kata Rikwanto di Mabes Polri, Minggu (22/3/2015).

ISIS, lanjut dia, juga sangat cepat menanamkan pengaruhnya dengan melakukan propaganda melalui sosial media. Selain itu, ISIS mengumumkan eksistensinya di Indonesia dengan membuat ancaman. "Ini bagian dari propaganda, paling gampang ancam orang terkenal. Itu untuk buktikan bahwa mereka ada dan eksis," kata dia.

Sementara itu, pengamat terorisme Nasir Abbah mengungkapkan keberadaan ISIS sudah seharusnya dikhawatirkan semua pihak. Menurut dia, perlu ada penegakan hukum yang tegas bagi mereka yang ternyata diketahui bergabung dengan ISIS. Nasir mencontohkan saat warga negara Indonesia berangkat ke Afganistan secara diam-diam, mereka kembali ke Indonesia dan melakukan aksi teror.

Hal senada, sebut dia, juga diprediksi terjadi pada WNI yang memutuskan berangkat ke Irak dan Suriah. "Sekarang mereka di Suriah itu bukan hanya hijrah tapi siapkan kekuatan. Video yang mengeluarkan statement ancaman akan perangi tentara dan aparat, artinya mereka punya rencana itu. Kami khawatirkan apa yang mereka lakukan saat kembali," kata Nasir yang merupakan mantan anggota Jamaah Islamiyah.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, ada 514 WNI yang bergabung dengan ISIS. Kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi itu dianggap menjanjikan kesejahteraan bagi mereka yang bergabung dengan ISIS. Orang-orang yang tertarik pun menjual hartanya di tanah air dan pergi ke wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah dan Irak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com